Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan, mendapat mendapat tugas khusus dari Gubernur Anies Baswedan untuk fokus menyelesaikan tiga persoalan.
Pertama, Sandiaga diminta memastikan enam proyek pembangunan jalan terowongan (underpass) dan jalan layang (flyover) berjalan secara baik. Lima dari enam proyek tersebut dipastikan tidak akan selesai Desember 2017.
"Alhamdulilah (flyover) Pancoran tadinya delay (selesai tak tepat waktu) sudah dipastikan ontime (tepat waktu). Murni karena ada konsolidasi, ada koordinasi," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Sandiaga sudah memanggil semua pihak terkait utilitas, di antaranya perwakilan PT KAI, PGN, PLN, PAlyja, Aetra, dan PAM Jaya. Menurutnya, lima proyek tersebut tidak bisa selesai tepat waktu karena koordinasi antarlembaga itu tak baik.
"Pelajaran buat kami, ke depan, proyek ini harus direncanakan secara baik, detail engineering desainnya harus awal-awal sekali, sehingga baik perencanaannya. Jadi saya pimpin tim proyek ini agar tidak tertunda terlalu lama," terangnya.
Kedua, Sandiaga juga ditugasi mengejar predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sandiaga mengatakan, mendapat predikat WTP dari BPK itu sangat sulit bagi pemprov DKI.
Meski begitu, ia akan menjalankan tugas ini secara baik, dan memastikan seluruh aset yang dimiliki terdata dan tidak bermasalah.
"Ini maha berat untuk WTP. Ada 6.000 temuan BPK soal aset yang belum ditindaklajuti. Karenanya empat tahun trakhir, Jakarta tak pernah dapat WTP. Saya ditugaskan pimpin proses ini. Luar biasa beratnya, tapi ini tugas yang saya harus pastikan,” terangya.
Baca Juga: Cucu Duduki Bayinya yang Berusia 3 Bulan Hingga Tewas
Tugas yang ketiga, mempersiapkan Asian Games. Pada Agustus 2018, Jakarta dan Palembang ditunjuk menjadi tuan rumah olahraga terbesar di Asia.
"Sudah di depan mata, kurang dari 10 bulan lagi kita akan selenggarakan Asian Games, ini perhelatan yang sangat krusial," demikian kata Sani.
Untuk itu, ia telah memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Ratiyono untuk menayakan perkembangan pembangunan arena yang akan digunakan Asian Games 2018.
Arena yang dimaksud di antaranya pembangunan velodrome (arena balap sepeda) dan ekuestrian (arena berkuda).
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka