Kementerian PUPR Percepat Kerja Sama Proyek dengan Jepang

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang periode 2007-2008, Mr. Yusuo Fukuda, yang juga Ketua Asosiasi Jepang-Indonesia, di Kantor Kementeriaan PUPR, Jakarta, Jumat (27/10/2017). Fukuda datang setelah setelah diterima Presiden RI, Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut juga hadir utusan khusus presiden untuk Jepang, Rachmat Gobel. Pertemuan ini membahas langkah-langkah percepatan pembangunan infrastruktur PUPR, sebagai bentuk komitmen kerja sama bilateral Indonesia-Jepang.

"Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, untuk menyamakan persepsi dan mendetailkan proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia," kata Basuki.

Secara rinci, ia menyebutkan, proyek-proyek yang akan dipercepat pelaksanaannya adalah mass rapid transport (MRT), kereta cepat Jakarta-Surabaya, jalan akses Pelabuhan Patimban, sistem pengolahan limbah terpusat DKI Jakarta (Jakarta Sewerage System), dan jalan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru.

Khusus infrastruktur PUPR, pemerintah Jepang berkomitmen untuk mendukung pendanaan tol Trans Sumatera, khususnya ruas Padang -Bukit Tinggi- Pekanbaru, di Sumatera Barat-Riau sepanjang 40 km, dari total 255,8 km, termasuk terowongan sepanjang 7 km. Diperkirakan total biaya konstruksi sebesar Rp65 triliun, dengan masa konstruksi 2018-2023.

"Kami mendorong pembangunan tunneling atau terowongan pada jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang akan dibiayai oleh JICA, termasuk jalan penghubungnya," ujar Basuki lagi.

Ia menambahkan, pembangunan terowongan memerlukan kajian lebih dalam, sebab berada di kawasan Bukit Barisan dengan struktur batuan yang spesifik. Proyek ini ditargetkan akan dimulai pada Februari 2018, sekaligus menjadi momentum peringatan 60 tahun kerja sama Indonesia-Jepang.

"PT Hutama Karya akan segera melakukan pemetaan geologi bersama tim dari Universitas Gajah Mada (UGM), sehingga Februari 2018, kita sudah bisa melakukan groundbreaking," kata Menteri Basuki.

Jalan Akses Pelabuhan Patimban
Sementara itu, untuk pembangunan akses Pelabuhan Patimban tahap I sepanjang 8,1 km, saat ini sedang dalam tahap pelelangan. Pada akhir Februari 2018 ditargetkan selesai dan kontrak dapat ditandatangani, sekaligus dimulainya konstruksi.

"Masa konstruksi direncanakan berlangsung selama 12 bulan, dengan nilai diperkirakan sebesar Rp1,3 triliun. Pada Februari 2019, jalan akses Pelabuhan Patimban direncanakan sudah selesai, namun Kementerian PUPR akan berusaha untuk lebih mempercepat penyelesaiannya," kata Basuki lagi.

Akses Pelabuhan Patimban juga akan dikembangkan tahap 2, yang akan tersambung ke jalan tol Cikopo Palimanan sepanjang 40 km, yang akan dimulai pada 2020, dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar Rp3,86 triliun. Proyek kerja sama lainnya adalah pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS), dengan prioritas pada zona 1 (Pluit) dan zona 6 (Duri Kosambi), dari 15 zona yang direncanakan.

Basuki mengatakan, zona 1 dan zona 6 adalah prioritas dan lahan sudah disiapkan untuk pembangunannya, yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Pembangunan di zona 1 dibangun di atas lahan seluas 4,901 hektare, dengan kapasitas 198.000 m3 limbah per hari.

Zona 1 kini dalam tahap penyusunan rencana dasar dan rencana detail proyek senilai Rp115,7 miliar, yang berasal dari pinjaman pemerintah Jepang. Pembangunan fisiknya memerlukan biaya investasi sebesar Rp8,5 triliun, yang akan mulai dikerjakan pada 2019, sementara pelaksanaan zona 6 di daerah Duri Kosambi, dengan luas sekitar 5,875 ha, dengan kapasitas 282.000 m3 per hari.

Pada kesempatan yang sama, Fukuda mengatakan, ia sangat berharap semua proyek kerja sama dilakukan dengan cepat.

"Jepang akan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek-proyek agar lebih cepat selesai," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PUPR didampingi Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti, Irjen Kementerian PUPR, Rildo Ananda Anwar, Dirjen Cipta Karya, Sri Hartoyo, Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santoso, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry TZ, Dirut PT. Jasa Marga, Desi Arryani, dan Dirut PT. Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra.

Basuki juga telah menyiapkan antisipasi dampak dari pembangunan jalan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dengan menyiapkan rest area yang dapat menampung mereka.

"Kami akan buat rest area yang memadai untuk UMKM. Selain di jalan tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru, rest area juga  akan dibangun hal yang serupa di Pantura. Dengan adanya rest area, pelaku usaha akan bisa menjalankan usahanya di kawasan tersebut,"  ujarnya.