Terlebih lagi, Jakmart belum tentu ada pemukiman buruh. Jadi kalau buruh harus ke Jakmart, katanya, buruh harus mengeluarkan ongkoa lagi untuk transportasi.
"Sekali lagi buruh menolak UMP dan meminta 3.9 juta. Buruh akan melakukan aksi besar-besaran pada 10 November 2017 untuk menyatakan cabut mandat Gubernur dan menobatkan sebagai bapak upah murah," katanya.
Terkait dengan rencana Anies - Sandiaga akan memberikan subsidi pangan yang dianggarkan nilainya Rp685 miliar di tahun 2018. Kemudian juga akan meningkatkan penerimaan Kartu Jakarta Pintar dan peningkatan besaran transfer sebesar Rp560 miliar, Said Iqbal menilai lagi-lagi itu menunjukkan gubernur gagal paham terhadap buruh Jakarta.
Menurut Said Iqbal, KJP dan subsidi pangan adalah untuk orang tidak mampu. Sedangkan menurut BPS, buruh dalam kategori mendekati miskin (near poor). Sehingga mereka tidak pernah mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah. Fakta di lapangan, begitu tarif listrik naik, sewa rumah naik, maka buruh menjadi miskin karena daya belinya turun akibat upah murah tadi. Sudah begitu, secara bersamaan tetap tidak ada subsidi.
Said Iqbal menyebut gaya-gaya retorika Anies-Sandiaga yang mengklaim akan memberikan subsidi pangan Rp685 miliar dan KJP Rp560 miliar adalah setali tiga uang dengan Ahok yang juga menjanjikan hal yang sama pada buruh. Bahkan Ahok akan memberikan rumah susun dengan sewa murah sekali. Tetapi kemudian janji-janji itu tidak pernah terlaksana. "Anis setali tiga uang dengan Ahok, lip service tapi UMP DKI Jakarta tetap murah," katanya.
"Jadi kalaupun ada penambahan subsidi, itu tidak ada artinya bagi buruh. Lagipula UMP untuk buruh lajang. Jadi tidak ada hubungannya dengan KJP," kata pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
"Sudahlah Anies dan Sandi hentikan live service dan gagal paham terhadap buruh Jakarta. Sebab sudah jelas Anies - Sandi pembohong dan ingkar janji," Said Iqbal menambahkan.
Berita Terkait
-
DPRD Desak Gubernur Pramono Anung Segera Tetapkan UMP DKI 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Ribuan Buruh Geruduk Balai Kota, Desak UMP DKI 2026 Naik Jadi Rp6 Juta
-
Upah Buruh Naik Cuma Rp50 Ribu, Tunjangan DPR Ratusan Juta; Said Iqbal Sebut Akal-akalan Pemerintah
-
Ada 5 Juta Buruh, KSPI Bakal Mogok Nasional Jika Tuntutan Kenaikan Upah Tidak Terpenuhi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?