Suara.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan upaya pelemahan terhadap kewenangan KPK sudah sampai tahap serius dan masif.
"Politiknya kencang sekali. Bukan hanya yang setuju dengan hak angket, tapi pada tingkat tertentu, DPR yang tidak setuju hak angket menikmati juga serangan terhadap KPK," kata Ray di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Pernyataan Ray untuk menanggapi dimulainya penyidikan terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dalam dugaan pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang. Dua pimpinan KPK itu dilaporkan oleh pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Ray mengatakan partai yang selama ini tidak terlibat dalam panitia khusus hak angket terhadap KPK bukan berarti tidak mengkritik KPK. Mereka juga ikut mengkritik lembaga antirasuah.
"PKS tidak dalam posisi dukung KPK, tapi nggak mau angket buat nyerang KPK," ujar Ray.
Selain itu, kata Ray, aparat penegak hukum tidak punya prioritas untuk menjaga KPK. Maka, satu-satunya yang bisa menjaga KPK tidak lain adalah Presiden sendiri.
Ray mengatakan Presiden Joko Widodo harus meminta supaya kasus hukum yang dikaitkan dengan dua pimpinan KPK harus dihentikan.
"Presiden harus meminta kasus itu ditepikan. Dasar hukumnya aparat penegak hukum tidak boleh memproses orang yang sedang menangani kasus, apa lagi yang berkaitan dengan kasus korupsi," kata Ray.
Tag
Berita Terkait
-
Oknum Kemenag Diduga Peras Ustaz Khalid Basalamah Demi Kuota Haji, KPK Turun Tangan!
-
KPK Ungkap Khalid Basalamah Cicil Uang Korupsi Haji, Pengembalian Dana Tak Hapus Pidana
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Modus Licik Eks Pejabat MA Zarof Ricar Sembunyikan Aset Rp35 Miliar, Ternyata Atas Nama Dua Anaknya
-
KPK Kejar Jejak Uang Korupsi Haji, Giliran Bendahara Asosiasi Travel Diperiksa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Ganggu Masyarakat, Kakorlantas Bekukan Penggunaan Sirene "Tot-tot Wuk-wuk"
-
Angin Segar APBN 2026, Apkasi Lega TKD Bertambah Meski Belum Ideal
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru