Suara.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) di DPRD Jakarta, tidak menyetujui wacana Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut larangan pengendara sepeda motor melintasi sejumlah jalan protokol ibu kota.
Penolakan itu tertuang dalam pandangan umum F-PDIP yang dibacakan William Yani dalam sidang paripurna Raperda APBD 2018, Kamis (16/11/2017).
"Kami sepakat dengan ketua atau pimpinan dewan (Prasetio Edi Marsudi), bahwa jalan Jenderal Sudirman sampai MH Thamrin, sepeda motor tetap dilarang," ujar William di ruang rapat paripurna DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Selain itu, William mengungkapkan Keputusan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 sebagaimana telah direvisi dalam Peraturan Gubernur nomor 141 tahun 2015 yang mengacu pada Perda nomor 5 tahun 2014 tentnag transportasi, masih berlaku.
Menanggapi hal tersebut, Anies tidak mempermasalahkan wacananya itu mendapat kritik dari fraksi PDIP. Menurut Anies, pencabutan pelarangan motor di Jakarta akan meringankan beban rakyat kecil.
"Karena yang punya kendaraan bermotor itu wong cilik, semua kita yang wong gede naiknya mobil. Yang wong cilik naiknya motor," kata Anies.
Selanjutnya Anies menyinggung partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
"Nah kami berharap partai yang membela wong cilik juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bisa punya alat transportasi yang menopang perekonomiannya. Apalagi kalau diatur secara estetis," kata Anies.
Baca Juga: Hilang Tanpa Jejak, Polda Metro Siap Bantu KPK Cari Setnov
Menurut Anies, adanya kendaraan bermotor tidak menurunkan nilai estetis ibu kota. Mengendarai kendaraan roda dua, sama terhormatnya dengan pengendara mobil pribadi.
"Nah dalam jangka panjang nanti, kalau kami sudah bisa menyiapkan tempat untuk park and ride, pengemudi motor parkir lalu pindah ke kendaraan umum, baru bisa (melarang motor)," tuturnya.
"Tapi sebelum ada tempat parkir motor supaya mereka bisa pindah ke kendaraan umum, maka menjadi tidak adil ketika kendaraan roda dua tidak bisa menggunakan jalan," Anies menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras