Suara.com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Sufmi Dasco menjelaskan rapat dengan fraksi ditunda karena tidak semua pimpinan fraksi datang, Selasa, (21/11/17).
"Kami kan maunya dia komplit. Supaya kami bisa dapat pandangan komplit. Tapi ini ada tiga atau empat fraksi yang nggak bisa," katanya di gedung, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta.
Agenda rapat MKD untuk konsultasi dengan pemimpin fraksi terkait permasalahan Ketua DPR Setya Novanto. Novanto kini ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Sampai kapan penundaan dilakukan, akan menunggu sampai semua pimpinan fraksi siap.
"Supaya hasilnya maksimal. Kita rapat internal MKD dengan agenda konsultasi dengan pimpinan fraksi kita tunda sambil nanti kita konfirmasi ulang kapan pimpinan-pimpinan fraksi itu bisa lengkap datang," kata dia.
Sufmi Dasco dapat memahami kalau belum semua pimpinan fraksi hadir, mengingat pemberitahuan pertemuan hari ini mendadak.
"Karena emang mendadak. Nah kalau kita misalnya katakanlah boleh diwakilkan, tapi kan itu pandangan fraksinya kan nanti kurang karena yang lebih mantap itu, kan valid kalau ketua atau sekretaris dari fraksi," kata dia.
Kehadiran pimpinan fraksi tidak bisa diwakilkan agar tidak ada pandangan yang berbeda sehingga menimbulkan spekulasi.
"Nanti dianggap itu bukan suara fraksi, nanti repot lagi," tuturnya.
Beberapa waktu yang lalu, beredar surat atas nama Novanto yang ditujukan pada pimpinan DPR. Berikut ini isi surat yang ditandatangani hari nii.
Yth. Pimpinan DPR RI
Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek e-KTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya, baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan. Demikian permohonan disampaikan. Jakarta 2111 2017 Setya Novanto.
Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Novanto mengenai surat tersebut. (Handita Fajaresta)
Tag
Berita Terkait
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
1 Orang 1 Akun Medsos? Rencana Kontroversial Pemerintah Picu Perdebatan Sengit!
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO