Suara.com - Hamas, salah satu faksi terbesar dan berpengaruh di Palestina, menolak resolusi negara-negara Liga Arab yang memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.
"Hamas menolak tegas pelabelan gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon sebagai teroris," kata Hamas dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (21/11/2017).
Dalam pertemuan darurat menteri-menteri luar negeri Liga Arab, Minggu (19/11), sejumlah menteri juga melontarkan kecaman terhadap Hizbullah yang berbasis di Lebanon.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Senin (20/11), Hamas juga mengkritik Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir yang meminta Qatar untuk memutus hubungan dengan Hamas.
"Kami menyatakan rasa kecewa kami terhadap Menlu Arab Saudi yang meminta Qatar untuk memutuskan hubungan dengan Hamas demi mencapai rekonsiliasi Palestina. Qatar selama ini menjadi pendukung utama rekonsiliasi Palestina dan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina, serta membela hak-hak mereka," tambah Hamas.
Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar.
Keempat negara tersebut menuding Qatar mendukung kelompok teroris. Doha membantah tudingan tersebut dan menyebut embargo atasnya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar.
Sebelumnya, seperti dilansir Al Arabiya, Presiden Lebanon Michel Aoun membela eksistensi Hizbullah berbasis di wilayahnya.
Baca Juga: AS Kembali Masukkan Korut ke Daftar Negara Pendukung Teroris
Michel menegaskan, Hizbullah bukanlah organisasi teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al Qaeda.
Penegasan itu dilontarkan Michel saat bertemu perwakilan Liga Arab di ibu kota Lebanon, Beirut.
”Kami tak pernah bermitra dengan teroris. Hizbullah adalah mitra kami. Mereka bukanlah teroris. Kami menolak Hizbullah dimasukkan dalam daftar teroris,” tegas Michel.
Ia menegaskan, Hizbullah adalah partai politik yang sah dan juga mendapat hak khusus untuk membentuk sayap militer sendiri.
Michel mengungkapkan, Hizbullah secara politik maupun kemiliteran sangat diperlukan oleh pemerintah dan rakyat Lebanon. Terutama untuk melindungi negeri itu dari ancaman penjajahan Israel.
Hizbullah selama ini mendapat tempat di antara warga Lebanon lainnya. Hizbullah yang merupakan sekutu strategis Iran, banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Lebanon, dan secara tegas melawan Israel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi