Suara.com - Hamas, salah satu faksi terbesar dan berpengaruh di Palestina, menolak resolusi negara-negara Liga Arab yang memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.
"Hamas menolak tegas pelabelan gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon sebagai teroris," kata Hamas dalam pernyataan tertulis, seperti dilansir Anadolu Agency, Selasa (21/11/2017).
Dalam pertemuan darurat menteri-menteri luar negeri Liga Arab, Minggu (19/11), sejumlah menteri juga melontarkan kecaman terhadap Hizbullah yang berbasis di Lebanon.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis Senin (20/11), Hamas juga mengkritik Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir yang meminta Qatar untuk memutus hubungan dengan Hamas.
"Kami menyatakan rasa kecewa kami terhadap Menlu Arab Saudi yang meminta Qatar untuk memutuskan hubungan dengan Hamas demi mencapai rekonsiliasi Palestina. Qatar selama ini menjadi pendukung utama rekonsiliasi Palestina dan telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke masyarakat Palestina, serta membela hak-hak mereka," tambah Hamas.
Juni 2017, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab secara bersamaan memutus hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar.
Keempat negara tersebut menuding Qatar mendukung kelompok teroris. Doha membantah tudingan tersebut dan menyebut embargo atasnya sebagai pelanggaran kedaulatan Qatar.
Sebelumnya, seperti dilansir Al Arabiya, Presiden Lebanon Michel Aoun membela eksistensi Hizbullah berbasis di wilayahnya.
Baca Juga: AS Kembali Masukkan Korut ke Daftar Negara Pendukung Teroris
Michel menegaskan, Hizbullah bukanlah organisasi teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau Al Qaeda.
Penegasan itu dilontarkan Michel saat bertemu perwakilan Liga Arab di ibu kota Lebanon, Beirut.
”Kami tak pernah bermitra dengan teroris. Hizbullah adalah mitra kami. Mereka bukanlah teroris. Kami menolak Hizbullah dimasukkan dalam daftar teroris,” tegas Michel.
Ia menegaskan, Hizbullah adalah partai politik yang sah dan juga mendapat hak khusus untuk membentuk sayap militer sendiri.
Michel mengungkapkan, Hizbullah secara politik maupun kemiliteran sangat diperlukan oleh pemerintah dan rakyat Lebanon. Terutama untuk melindungi negeri itu dari ancaman penjajahan Israel.
Hizbullah selama ini mendapat tempat di antara warga Lebanon lainnya. Hizbullah yang merupakan sekutu strategis Iran, banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk anak-anak Lebanon, dan secara tegas melawan Israel.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Jelang Nataru, Kapolda Pastikan Pasukan Pengamanan Siaga Total di Stasiun Gambir
-
Tok! Palu MA Kukuhkan Vonis 14 Tahun Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat Gagal Total
-
Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun, Begini Desainnya
-
Tragedi Tol Krapyak: Kecelakaan Maut Bus PO Cahaya Trans Tewaskan 16 Orang, Disopiri Sopir Cadangan
-
Menko Yusril Jelaskan Alasan Pemerintah Pilih Terbitkan PP Atur Penugasan Polisi di Jabatan Sipil
-
Kena OTT KPK, Kajari HSU Dicopot Jaksa Agung, Satu Anak Buahnya Kini Jadi Buronan
-
Pramono Anung Siapkan Insentif untuk Buruh di Tengah Pembahasan UMP 2026
-
Waka BGN Minta Maaf Usai Dadan Dianggap Tak Berempati: Terima Kasih Rakyat Sudah Mengingatkan
-
Ogah Berlarut-larut, Pramono Anung Targetkan Pembahasan UMP Jakarta 2026 Rampung Hari Ini
-
Blak-blakan Dino Patti Djalal Kritik Menlu Sugiono agar Kemlu Tak Raih Nilai Merah