Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menghadiri rapat paripurna DPRD Jakarta dengan agenda Rancangan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017). [Suara.com/Dwi Bowo]
Sekretariat DPRD Jakarta mengusulkan anggaran Rp108.766.760.740 untuk biaya perjalanan dinas anggota dewan.
Menurut data yang diunggah ke apbd.jakarta.go.id, dalam rancangan pendapatan belanja daerah tahun 2018, jenis kunjungan kerja dibagi menjadi dua. Biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan (luar negeri) dianggarkan Rp968.786.000, sedangkan kunjungan kerja komisi (dalam negeri) sebesar Rp107.797.974.740.
Rinciannya, kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan ke luar negeri meliputi Rp400 juta untuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya uang harian Rp490 juta, dan biaya visa perjalanan dinas luar daerah Rp50 juta.
Sedangkan kunjungan kerja komisi, meliputi untuk sewa bus untuk 24 kegiatan total Rp504 juta, sewa kendaraan roda empat untuk 22 kegiatan Rp787 juta.
Biaya hotel perjalanan dinas Rp10 miliar dan untuk biaya representasi Rp96 juta.
Sekretariat Dewan DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan kenaikan anggaran kunker disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 yang ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Sumarsono.
"Untuk biaya perjalanan dinas ada SK gubernur, sehingga kita sesuaikan," kata Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Yuliadi mengatakan lokasi yang akan dikunjungi anggota dewan belum ditentukan. Nantinya, anggota dewan yang akan menentukannya.
"Kunker ya rutin di dalam negeri kunjungan sister city juga ada. Ada lima negara. Nanti ditentukan oleh teman-teman dewan," kata Yuliadi.
"Belum ditentukan, karena kunjungan kita keluar negeri kan kita harus bikin surat keluar negeri," Yuliadi menambahkan.
Menurut data yang diunggah ke apbd.jakarta.go.id, dalam rancangan pendapatan belanja daerah tahun 2018, jenis kunjungan kerja dibagi menjadi dua. Biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan (luar negeri) dianggarkan Rp968.786.000, sedangkan kunjungan kerja komisi (dalam negeri) sebesar Rp107.797.974.740.
Rinciannya, kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan ke luar negeri meliputi Rp400 juta untuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya uang harian Rp490 juta, dan biaya visa perjalanan dinas luar daerah Rp50 juta.
Sedangkan kunjungan kerja komisi, meliputi untuk sewa bus untuk 24 kegiatan total Rp504 juta, sewa kendaraan roda empat untuk 22 kegiatan Rp787 juta.
Biaya hotel perjalanan dinas Rp10 miliar dan untuk biaya representasi Rp96 juta.
Sekretariat Dewan DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan kenaikan anggaran kunker disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 yang ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Sumarsono.
"Untuk biaya perjalanan dinas ada SK gubernur, sehingga kita sesuaikan," kata Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Yuliadi mengatakan lokasi yang akan dikunjungi anggota dewan belum ditentukan. Nantinya, anggota dewan yang akan menentukannya.
"Kunker ya rutin di dalam negeri kunjungan sister city juga ada. Ada lima negara. Nanti ditentukan oleh teman-teman dewan," kata Yuliadi.
"Belum ditentukan, karena kunjungan kita keluar negeri kan kita harus bikin surat keluar negeri," Yuliadi menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Sentil Pemprov DKI Soal Preman Tanah Abang, Kevin Wu: Jangan Baru Gerak Kalau Sudah Viral!
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
DPRD DKI Kritik Perizinan Rumah Ibadah di Jakarta yang Masih Berlarut-Larut
-
Penderitaan 21 Tahun Warga Bintaro: Akses Jalan Tersandera Pungli, DPRD Desak Pemkot Bertindak!
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut