Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menghadiri rapat paripurna DPRD Jakarta dengan agenda Rancangan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2018 di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017). [Suara.com/Dwi Bowo]
Sekretariat DPRD Jakarta mengusulkan anggaran Rp108.766.760.740 untuk biaya perjalanan dinas anggota dewan.
Menurut data yang diunggah ke apbd.jakarta.go.id, dalam rancangan pendapatan belanja daerah tahun 2018, jenis kunjungan kerja dibagi menjadi dua. Biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan (luar negeri) dianggarkan Rp968.786.000, sedangkan kunjungan kerja komisi (dalam negeri) sebesar Rp107.797.974.740.
Rinciannya, kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan ke luar negeri meliputi Rp400 juta untuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya uang harian Rp490 juta, dan biaya visa perjalanan dinas luar daerah Rp50 juta.
Sedangkan kunjungan kerja komisi, meliputi untuk sewa bus untuk 24 kegiatan total Rp504 juta, sewa kendaraan roda empat untuk 22 kegiatan Rp787 juta.
Biaya hotel perjalanan dinas Rp10 miliar dan untuk biaya representasi Rp96 juta.
Sekretariat Dewan DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan kenaikan anggaran kunker disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 yang ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Sumarsono.
"Untuk biaya perjalanan dinas ada SK gubernur, sehingga kita sesuaikan," kata Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Yuliadi mengatakan lokasi yang akan dikunjungi anggota dewan belum ditentukan. Nantinya, anggota dewan yang akan menentukannya.
"Kunker ya rutin di dalam negeri kunjungan sister city juga ada. Ada lima negara. Nanti ditentukan oleh teman-teman dewan," kata Yuliadi.
"Belum ditentukan, karena kunjungan kita keluar negeri kan kita harus bikin surat keluar negeri," Yuliadi menambahkan.
Menurut data yang diunggah ke apbd.jakarta.go.id, dalam rancangan pendapatan belanja daerah tahun 2018, jenis kunjungan kerja dibagi menjadi dua. Biaya kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan (luar negeri) dianggarkan Rp968.786.000, sedangkan kunjungan kerja komisi (dalam negeri) sebesar Rp107.797.974.740.
Rinciannya, kunjungan kerja sister city dan kunjungan balasan ke luar negeri meliputi Rp400 juta untuk biaya tiket pesawat pulang pergi, biaya uang harian Rp490 juta, dan biaya visa perjalanan dinas luar daerah Rp50 juta.
Sedangkan kunjungan kerja komisi, meliputi untuk sewa bus untuk 24 kegiatan total Rp504 juta, sewa kendaraan roda empat untuk 22 kegiatan Rp787 juta.
Biaya hotel perjalanan dinas Rp10 miliar dan untuk biaya representasi Rp96 juta.
Sekretariat Dewan DPRD Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan kenaikan anggaran kunker disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 yang ditandatangani pelaksana tugas Gubernur Sumarsono.
"Untuk biaya perjalanan dinas ada SK gubernur, sehingga kita sesuaikan," kata Yuliadi di Balai Kota Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Yuliadi mengatakan lokasi yang akan dikunjungi anggota dewan belum ditentukan. Nantinya, anggota dewan yang akan menentukannya.
"Kunker ya rutin di dalam negeri kunjungan sister city juga ada. Ada lima negara. Nanti ditentukan oleh teman-teman dewan," kata Yuliadi.
"Belum ditentukan, karena kunjungan kita keluar negeri kan kita harus bikin surat keluar negeri," Yuliadi menambahkan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
PAD Naik Drastis, Gubernur Pramono Pamer Surplus APBD DKI Tembus Rp14 Triliun
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Soal UMP Jakarta 2026, Legislator PKS Wanti-wanti Potensi Perusahaan Gulung Tikar
-
DPRD DKI Usul Kembangkan Transportasi Laut, Impikan Kepulauan Seribu Jadi Maldives-nya Jakarta
-
Tunda Kenaikan Tarif Parkir, DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Kebocoran PAD Rp1,4 Triliun
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional
-
Nestapa Ratusan Eks Pekerja PT Primissima, Hak yang Tertahan dan Jerih Tak Terbalas
-
Ahli Bedah & Intervensi Jantung RS dr. Soebandi Jember Sukses Selamatkan Pasien Luka Tembus Aorta
-
Wamen Dzulfikar: Polisi Aktif di KP2MI Strategis Perangi Mafia TPPO
-
Anggota DPR Ini Ingatkan Bahaya Pinjol: Banyak yang Ngira Itu Bisa Selesaikan Masalah, Padahal...
-
Gibran Wakili Prabowo di Forum KTT G20, DPR: Jangan Cuma Hadir, Tapi Ikut Dialog
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Marah di Rapat, Bilang Bintang Jenderal Tak Berguna Jika Tidak Bantu Rakyat
-
RUU PPRT 21 Tahun Mandek, Aktivis Sindir DPR: UU Lain Kilat, Nasib PRT Dianaktirikan
-
KSPI Desak RUU PPRT Disahkan: Pekerja yang Menopang Ekonomi Justru Paling Diabaikan
-
Cegat Truk di Tol Cikampek, Polda Metro Bongkar Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Rp 4,2 Miliar