Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, hasil keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat pada tanggal 21 November 2017 lalu berjalan secara demokratis. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berbeda suara apalagi menolaknya.
"Mohon maaf tidak ada alasan keputusan rapat pleno 21 tidak diterima. Kenapa? karena rapat pleno tanggal 21 itu betul-betul berlangsung secara demokratis, terjadi perdebatan-perdebatan konseptual bahkan ketika itu Pak Nurdin tidak hanya perdebatan konseptual tetapi juga perdebatan konstitusional ya. Pelaku-pelakunya semua hadir dari 310 yang hadir sekitar 279 yang hadir," kata Idrus di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Idrus mengatakan Golkar bertumpu pada sistem yang ada untuk mengambil keputusan. Dari Musyawarah Nasional, Rapat Pimpinan Nasional, lalu Rapat pleno.
"Partai Golkar yang kekuatannya ada pada sistem mengenal tiga forum pengambilan keputusan pertama adalah Munas kemudian Rapimnas dan ada rapat pleno. Rapat pleno salah satu forum pengambilan keputusan dan keputusan yang diambil itu menjadi kebijakan-kebijakan partai siapapun mengikat semua tanpa kecuali," katanya.
Idrus menegaskan, dengan adanya tiga sistem tersebut maka diharapkan tidak ada lagi kader yang meminta diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Partai Golkar kekuatannya sistem, sistem itu ada aturan, seluruh aspirasi yang ada kita terima tetapi kita tindaklanjuti dalam kerangka pelaksanaan sistem. Partai Golkar ada tahapan-tahapannya tidak langsung lompat-lompat," kata Idrus.
Berita Terkait
-
Idrus Marham Usul Muktamar PBNU Dipercepat ke Mei 2026 demi Akhiri Konflik
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Prihatin PBNU Jadi Ajang Rebutan Kekuasaan, Idrus Marham: NU Milik Rakyat, Bukan Elite Kecil!
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Wamensos Agus Jabo Ajak PWI Gaungkan Program Sekolah Rakyat
-
Penyebab Longsor Cisarua Dominasi Faktor Alam, Ahli Ungkap Ancaman Geologis Gunung Burangrang
-
Akal Bulus Maling di Jakbar: Nginap di Hotel Melati, Gasak Rumah Mewah Rp150 Juta Lewat Balkon
-
Akar Masalah Seleksi Hakim MK: Konfigurasi Kekuasaan dan Upaya Melahirkan 'Hakim Boneka'
-
Mabes Polri Endus Praktik Saham Gorengan di Balik IHSG Anjlok, Siap Buru Mafia Pasar Modal
-
IDAI Ingatkan Lonjakan Penyakit Anak di Musim Hujan: Waspada Super Flu hingga Bahaya Zat Kimia
-
Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya: Semua Kembali Guyub
-
Kasus Resmi Dihentikan, Hogi Minaya Legowo Tak Tuntut Balik
-
Percepat Program Prioritas Pemerintah, Kemendagri Akan Gelar Rakornas Pusat & Daerah 2026
-
Akhirnya Senyum Lebar! Hogi Minaya Blak-blakan Soal Masa Kelam Jadi Tersangka