Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo untuk menerapkan sistem rotasi dalam menentukan Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang segera pensiun.
Syarief mengatakan, Jenderal Gatot berasal dari TNI Angkatan Darat. Karenanya, ia berharap Jokowi mengangkat Panglima TNI yang baru bukan dari matra AD.
"Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan, itu bisa dilakukan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Syarif mengatakan, sistem rotasi matra untuk posisi Panglima TNI sebelumnya telah dilakukan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudoyono.
Setiap matra angkatan mulai dari AD, AL dan AU telah diberikan kesempatan untuk memimpin selama 10 tahun periode pemerintah SBY.
"Kan (angkatan) darat ini sudah dua kali (di pemerintahan Presiden Jokowi), kalau bisa yang dari angkatan lain," kata Syarief.
Meski demikian, Syarief mengatakan harapan Partai Demokrat tak bisa seketika melangkahi pilihan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif.
Sesuai aturan, saat ini hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menjadi Panglima TNI. Mereka di antaranya, Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi.
Baca Juga: Kaesang Ogah Antre Cium Tangannya, Ini Reaksi 'Seram' Kahiyang
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD