Anies baswedan di Kampung Akuarium. (suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerima surat permohonan izin penggunaan kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, untuk aksi alumni demonstran 2 Desember 2016 atau dikenal sebagai alumni 212. Surat diterima Anies sepekan yang lalu. Mereka minta izin menyelenggarakan kegiatan keagamaan pada Sabtu (2/12/2017).
"Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi ACC (disetujui). Saya katakan, pastikan sesuai dengan pergub yang baru," ujar Anies usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Anies dan sejumlah pejabat negara diundang panitia reuni alumni 212. Tetapi, Anies belum bisa memastikan apakah bisa hadir atau tidak.
"Iya, belum tahu tuh (untuk berikan sambutan). Belum tahu. Belum tahu (hadir)," kata dia.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan mengundang Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Anies, dan Sandiaga Uno untuk menghadiri acara reuni akbar.
"Pejabat negara kami sudah siapkan undangannya. Presiden kami undang, Kapolri kami undang, Panglima TNI kami undang," kata Slamet, Kamis (23/11/2017).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin tidak ikut reuni alumni 212.
"Saya tidak ikut karena saya punya pendekatan tersendiri dalam amar maruf nahi munkar," kata Din kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara.
Menurut Din yang diperlukan untuk membangun Islam saat ini adalah pengembangan infrastruktur kebudayaan Islam serta aksi-aksi nyata untuk meningkatkan mutu kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang.
"Maka perlu langkah strategis yang lebih menekankan praktik ke-Islaman daripada menampilkan mob populisme keagamaan," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan tidak ada larangan untuk menggelar aksi-aksi massa karena setiap orang atau kelompok mempunyai hak serta kebebasan guna mengekpresikan pendapat dalam bentuk dan dengan cara apa pun.
Kelompok pendukung aksi 212, kata dia, juga mempunyai hak untuk mengaktualisasikan diri dan gerakan mereka adalah absah di alam demokrasi selama tidak menggunakan kekerasan.
"Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi ACC (disetujui). Saya katakan, pastikan sesuai dengan pergub yang baru," ujar Anies usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (30/11/2017).
Anies dan sejumlah pejabat negara diundang panitia reuni alumni 212. Tetapi, Anies belum bisa memastikan apakah bisa hadir atau tidak.
"Iya, belum tahu tuh (untuk berikan sambutan). Belum tahu. Belum tahu (hadir)," kata dia.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan mengundang Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Anies, dan Sandiaga Uno untuk menghadiri acara reuni akbar.
"Pejabat negara kami sudah siapkan undangannya. Presiden kami undang, Kapolri kami undang, Panglima TNI kami undang," kata Slamet, Kamis (23/11/2017).
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin tidak ikut reuni alumni 212.
"Saya tidak ikut karena saya punya pendekatan tersendiri dalam amar maruf nahi munkar," kata Din kepada wartawan di Jakarta, dikutip dari Antara.
Menurut Din yang diperlukan untuk membangun Islam saat ini adalah pengembangan infrastruktur kebudayaan Islam serta aksi-aksi nyata untuk meningkatkan mutu kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang.
"Maka perlu langkah strategis yang lebih menekankan praktik ke-Islaman daripada menampilkan mob populisme keagamaan," katanya.
Kendati demikian, dia mengatakan tidak ada larangan untuk menggelar aksi-aksi massa karena setiap orang atau kelompok mempunyai hak serta kebebasan guna mengekpresikan pendapat dalam bentuk dan dengan cara apa pun.
Kelompok pendukung aksi 212, kata dia, juga mempunyai hak untuk mengaktualisasikan diri dan gerakan mereka adalah absah di alam demokrasi selama tidak menggunakan kekerasan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga