Suara.com - Yanto, Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan kasus e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, terpaksa kembali menskors sidang, karena Novanto tidak mendengar pertanyaan majelis hakim. Padahal, sebelumnya Yanto sudah menghentikan sidang untuk sementara waktu agar kondisi kesehatan Novanto diperiksa oleh dokter pribadinya.
"Baik, Jaksa Penuntut Umum, kita skors dulu. Majelis Hakim musyawarah dulu," kata Hakim Yanto usai menyaksikan Novanto tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim di gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/12/2017).
Namun, sebelum Hakim Yanto memutuskan untuk skors, terlebih dahulu didengarkan keterangan dari Jaksa Penuntut Umum KPK serta dari Kuasa Hukum Novanto. JPU pun menghadirkan empat orang dokter dari KPK dan RSCM.
Salah satu JPU KPK, Irene Putri mengatakan, Novanto menolak diperiksa oleh dokter yang berasal Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Padahal dokter tersebut dihadirkan oleh pihak Novanto sendiri.
"Dari pihak terdakwa sudah ajukan dokter dari RSPAD. Yang hadir dari dokter umum. Tapi terdakwa tidak mau diperiksa ulang," kata Irene saat melaporkan kepada Majelis Hakim.
Karena sudah diberi waktu untuk diperiksa namun tidak memanfaatkannya, Hakim Yanto pun bertanya.
"Siapa yang tidak mau diperiksa?" tanya Hakim.
"Terdakwa tidak mau diperiksa. Dokternya dari RSPAD yang dihadirkan oleh terdakwa," jawab Irene.
Heran dengan sikap Novanto, Hakim Yanto pun menanyakan alasan penolakan terhadap dokter dari RSPAD tersebut. Padahal, yang menghadirkan dokter tersebut adalah Novanto sendiri.
Atas pertanyaan Hakim Yanto, Kuasa Hukum Novanto, Maqdir Ismail pun menjawabnya.
"Kita harap yang hadir itu dokter ahli, tapi yang hadir dokter umum. Setelah saya bicara itu jadi tidak berimbang, sehingga saya mengusulkan untuk tidak diteruskan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan hari ini, mohon saudara terdakwa diberi kesempatan untuk diperiksa di RSPAD," kata Maqdir.
Namun, terhadap jawaban Maqdir Ismail, Hakim Yanto tidak terlalu menggubrisnya.
"Tadi sudah saya kasih kesempatan. Dari setengah 12 sampai sekarang, tentu gunakanlah dengan baik. Yang minta seperti itu kan saudara. Apa sebelum berangkat nggak ada komunikasi? Kan bisa sebelumnya minta kirim dari spesialis. Kan seperti itu. Ini dilihat orang banyak. Janganlah seperti itu. Majelis sudah beri kesempatan yang sama, baik ke Penuntut Umum dan Kuasa Hukum," kata Hakim Yanto dengan suara agak tinggi.
Kemudian, Hakim Yanto kembali melontarkan pertanyaan kepada empat dokter dari KPK dan RSCM.
"Saudara dari RSCM, bagaimana kondisi kesehatan terdakwa?"
"Sehat, Yang Mulia," jawab tiga dokter dari RSCM dan juga dari KPK.
"Berdasarkan keterangan dari dokter yang memeriksa saudara, bahwa saudara dinyatakan sehat, sehingga sidang bisa dilanjutkan. Untuk itu, coba saya ulangi lagi," kata Hakim Yanto, mengarahkan kepada Novanto.
Namun, meski ditanya lagi, Novanto tetap tidak menjawab pertanyaan hakim.
"Saudara penuntut umum, waktu makan siang, apakah saudara terdakwa bisa makan siang?" tanya Hakim Yanto kemudian.
"Yang Mulia, saat pemeriksaan berkomunikasi dengan dokter yang periksa, dan yang bersangkutan makan siang disaksikan oleh kuasa hukum," kata Irene.
Mendengar jawaban jaksa KPK, Hakim Yanto pun kemudian menanyakan kepada Kuasa Hukum Setya Novanto.
"Apa pemeriksaan bisa dilanjutkan? Nanti kalau sakit, istirahat atau cape, nanti kita tunda."
"Yang Mulia, dokter ini nggak punya keahlian apa pun. Ahli mengatakan yang bersangkutan sehat, tapi faktanya kan tidak. Kami juga bukan dokter. Kami tidak tahu apa-apa. Tapi persoalannya kita serahkan ke majelis hakim, karena majelis yang berwenang untuk melanjutkan atau menghentikan sidang ini," kata Maqdir Ismail.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang