Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi tak bisa memaksa DPP segera menggelar Musyawarah Luar Biasa.
"Tidak bisa DPD itu memaksakan mendikte DPP. Yang punya partai DPP," kata Nurdin di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Menurut Nurdin, DPD hanya berhak mengusulkan dilakukan Munaslub. Namun tak bisa memutuskan waktu Munaslub digelar. Itu berdasar Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Golkar.
"DPP tak ada dalam keadaan genting. Tak dalam situasi memaksa. Yang kedua, DPP tidak dalam keadaan melanggar AD/ART. Oleh karena itu dua pertiga DPD tingkat 1 tak bisa digunakan. Aspirasi Harus didengar, nanti DPP yang akan memutuskan. Munaslubnya tergantung rapat DPP," ujar Nurdin.
Nurdin mengatakan DPD tidak bisa menarget waktu, misalnya di bulan Desember harus digelar Munaslub.
"DPP tak boleh ditaktis oleh DPD 1. Rusak nanti DPP kalau DPD 1 yang ngatur-ngatur. DPP yang mengatur berdasarkan AD ART," kata Nurdin.
"Nggak ada kewenangan DPD untuk bekukan DPP. Kalau mereka mau bekukan lebih dulu mereka dipecat," tambah Nurdin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat