Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Dewan Pimpinan Daerah tingkat Provinsi tak bisa memaksa DPP segera menggelar Musyawarah Luar Biasa.
"Tidak bisa DPD itu memaksakan mendikte DPP. Yang punya partai DPP," kata Nurdin di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017).
Menurut Nurdin, DPD hanya berhak mengusulkan dilakukan Munaslub. Namun tak bisa memutuskan waktu Munaslub digelar. Itu berdasar Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Golkar.
"DPP tak ada dalam keadaan genting. Tak dalam situasi memaksa. Yang kedua, DPP tidak dalam keadaan melanggar AD/ART. Oleh karena itu dua pertiga DPD tingkat 1 tak bisa digunakan. Aspirasi Harus didengar, nanti DPP yang akan memutuskan. Munaslubnya tergantung rapat DPP," ujar Nurdin.
Nurdin mengatakan DPD tidak bisa menarget waktu, misalnya di bulan Desember harus digelar Munaslub.
"DPP tak boleh ditaktis oleh DPD 1. Rusak nanti DPP kalau DPD 1 yang ngatur-ngatur. DPP yang mengatur berdasarkan AD ART," kata Nurdin.
"Nggak ada kewenangan DPD untuk bekukan DPP. Kalau mereka mau bekukan lebih dulu mereka dipecat," tambah Nurdin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!