Suara.com - Rapat Pleno DPP Partai Golkar putuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Setya Novanto.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, berdasarkan AD ART sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto, maka sesuai dengan peraturan Partai Golkar jabatan Ketua Umum Partai Golkar dinyatakan lowong.
Sesuai dengan pasal 14 ART, maka dinyatakan bahwa pengisian jabatan antara antar waktu atau jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan dilaporkan dalam forum rapimnas.
"Oleh karena itu rapat pleno telah memutuskan penggantian Ketua Umum dari bapak Setya Novanto kepada bapak Airlangga Hartarto," kata Nurdin di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017) malam.
Nurdin menegaskan bahwa status Airlangga bukan Plt Ketua Umum, melainkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara definitif.
Tanggal 18 Desember mendatang akan dilakukan Rapat Pimpinan Nasional untuk melaporkan terkait pergantian Ketua Umum.
"Oleh karena itu sampai dengan 20 Desember bertempat di Jakarta akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengukuhkan daripada keputusan rapat pleno," kata Nurdin.
Dalam rapat pleno itu, puluhan orang kenakan kemeja Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) sempat berteriak-teriak di depan ruangan tempat di mana pengurus DPP Partai Golkar sedang rapat pleno.
Mereka teriak-teriak meminta DPP Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto.
Baca Juga: Kebijakan Setnov di Golkar Tak Bisa Diubah Ketua Umum Baru
"Munaslub. Golkar Munaslub. Golkar menang. Golkar bangkit. Selamatkan Golkar," teriak mereka.
Selain itu, massa yang kebanyakan menggunakan dialek sunda tersebut juga bersalawat di depan ruangan yang terletak di dalam komplek kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Sesekali mereka meneriakkan nama Plt Ketua Umum Idrus Maraham.
"Pak Idrus ganteng kalau dukung Munaslub," kata salahsatu dari mereka.
Seperti diketahui, saat ini pengurus DPP Golkar tengah menggelar rapat pleno untuk membahasa Munaslub.
Desakan Munaslub mula-mula dari 34 DPD Tingakat I Partai Golkar. Hal ini terjadi setelah Novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya pada kasus dugaan korupsi KTP Berbasis elektronik.
Berita Terkait
-
Kebijakan Setnov di Golkar Tak Bisa Diubah Ketua Umum Baru
-
Setnov Didakwa Korupsi Proyek e-KTP Bersama Keponakannya, Siapa?
-
Nurdin Halid Ingatkan Golkar Daerah Tak Bisa Tekan DPP
-
Selama Dakwaan Dibaca, Setnov Nunduk Terus Sesekali Pegang Dahi
-
Janji Airlangga Jika Dipilih Gantikan Novanto Pimpin Golkar
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting