Suara.com - Rapat Pleno DPP Partai Golkar putuskan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Setya Novanto.
Menurut Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, berdasarkan AD ART sehubungan dengan masalah hukum yang dihadapi oleh Setya Novanto, maka sesuai dengan peraturan Partai Golkar jabatan Ketua Umum Partai Golkar dinyatakan lowong.
Sesuai dengan pasal 14 ART, maka dinyatakan bahwa pengisian jabatan antara antar waktu atau jabatan lowong dilakukan melalui rapat pleno dan dilaporkan dalam forum rapimnas.
"Oleh karena itu rapat pleno telah memutuskan penggantian Ketua Umum dari bapak Setya Novanto kepada bapak Airlangga Hartarto," kata Nurdin di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (13/12/2017) malam.
Nurdin menegaskan bahwa status Airlangga bukan Plt Ketua Umum, melainkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar secara definitif.
Tanggal 18 Desember mendatang akan dilakukan Rapat Pimpinan Nasional untuk melaporkan terkait pergantian Ketua Umum.
"Oleh karena itu sampai dengan 20 Desember bertempat di Jakarta akan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengukuhkan daripada keputusan rapat pleno," kata Nurdin.
Dalam rapat pleno itu, puluhan orang kenakan kemeja Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro) sempat berteriak-teriak di depan ruangan tempat di mana pengurus DPP Partai Golkar sedang rapat pleno.
Mereka teriak-teriak meminta DPP Partai Golkar menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto.
Baca Juga: Kebijakan Setnov di Golkar Tak Bisa Diubah Ketua Umum Baru
"Munaslub. Golkar Munaslub. Golkar menang. Golkar bangkit. Selamatkan Golkar," teriak mereka.
Selain itu, massa yang kebanyakan menggunakan dialek sunda tersebut juga bersalawat di depan ruangan yang terletak di dalam komplek kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat.
Sesekali mereka meneriakkan nama Plt Ketua Umum Idrus Maraham.
"Pak Idrus ganteng kalau dukung Munaslub," kata salahsatu dari mereka.
Seperti diketahui, saat ini pengurus DPP Golkar tengah menggelar rapat pleno untuk membahasa Munaslub.
Desakan Munaslub mula-mula dari 34 DPD Tingakat I Partai Golkar. Hal ini terjadi setelah Novanto menjadi tersangka untuk kedua kalinya pada kasus dugaan korupsi KTP Berbasis elektronik.
Berita Terkait
-
Kebijakan Setnov di Golkar Tak Bisa Diubah Ketua Umum Baru
-
Setnov Didakwa Korupsi Proyek e-KTP Bersama Keponakannya, Siapa?
-
Nurdin Halid Ingatkan Golkar Daerah Tak Bisa Tekan DPP
-
Selama Dakwaan Dibaca, Setnov Nunduk Terus Sesekali Pegang Dahi
-
Janji Airlangga Jika Dipilih Gantikan Novanto Pimpin Golkar
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara