Suara.com - Airlangga Hartarto telah terpilih terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang telah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik atas terpilihnya Airlangga. Hari ini, Bupati Purwakarta itu akan mulai konsultasi dengan Airlangga mengenai Pilkada Jawa Barat.
"Pertama saya belum membicarakan apapun, kecuali nanti saya setelah berkonsultasi dengan Pak Airlangga Hartatarto dan besok (Kamis) saya berbicara bagaima langkah penanganan Jawa Barat ke depan," kata Dedi di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2017) dini hari.
Untuk diketahui, sebelumnya Dedi memiliki keinginan kuat menjadi Gubernur Jawa Barat. Namun, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Novanto justru memilih mengusung Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama Daniel Mutaqien.
Dedi mengklaim dirinya adalah orang yang memperjuangkan Partai Golkar kembali menjadi partai yang solid, visioner serta partai yang memiliki mental kerakayatan dan mengabdi bagi masyarakat.
"Saya menjadikan partai memiliki keuatan dalam politik di Indonesia. Nanti saya akan melihat keinginan DPP Golkar," ujar Dedi.
Dedi menyerahkan sepenuhnya pada Airlangga untuk memutuskan perihal Pilkada Jawa Barat 2018. Dedi juga mengaku bahwa dirinya tidak ada keinginan untuk mengubah kebijakan DPP Partai berlambang beringin terkait Pilkada Jawa Barat.
"Saya tidak ada keinginan mengubah (kebijakan untuk Pilkada Jabar). Tapi Yang menginginkan itu masyarakat. Keluarga besar Golkar. Tapi seluruh keputusannya ada di pak Airlangga Hartarto. Mencalonkan itu bukan keinginan individu, tapi masyarakat luas," tutur Dedi.
Dedi mengatakan sejak awal dirinya mendorong Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun hal itu bukan untuk kepentingan Pilkada di Jawa Barat.
Baca Juga: Pleno Golkar Memutuskan Airlangga Sebagai Pengganti Setnov
"Kalau saya dorong berarti kan saya memiliki kepercayaan. Dan paling harus diingat bahwa dorongan saya pelakasanan Munaslub Golkar bukan untuk kepentingan pencalonan pada Gubernur tapi untuk menyelamatkan Golkar," kata Dedi.
Ia pun tidak menampik peluang perubahan rekomendasi di Pilkada Jabara tetap ada. Namun, ia menilai itu bukan peluang untuk diri sendiri, melainkan masyarakat luas.
"Setiap peluang pasti ada. Tapi yang memiliki peluang masyarakat bukan saya," ujar Dedi.
Seperti diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar yang baru saja selesai memutuskan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang saat ini telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.
Berita Terkait
-
Pleno Golkar Memutuskan Airlangga Sebagai Pengganti Setnov
-
Janji Airlangga Jika Dipilih Gantikan Novanto Pimpin Golkar
-
Sandiaga Diminta Prabowo Bantu Sudrajat di Pilkada Jabar
-
Kemenperin Punya Delapan Rencana Aksi untuk Sektor Industri 2018
-
Pertumbuhan Industri 2018 Dipatok 5,67 Persen, Ini Jurusnya
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Siswa Disabilitas Psikososial Diduga Didiskriminasi Sekolah
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!
-
Parkir Ditutup Tenda Didirikan, PN Jaktim Antisipasi Massa Pendukung Sidang Perdana dr Tifa
-
Dari Pajero ke Land Cruiser, Bupati Kuansing Disebut 'Main' Jual Beli Jabatan Sejak 2021
-
Tukar Jabatan dengan Land Cruiser, Bupati Kuansing Diduga Terima Suap Rp2,75 M