Suara.com - Airlangga Hartarto telah terpilih terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang telah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi KTP Elektronik.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik atas terpilihnya Airlangga. Hari ini, Bupati Purwakarta itu akan mulai konsultasi dengan Airlangga mengenai Pilkada Jawa Barat.
"Pertama saya belum membicarakan apapun, kecuali nanti saya setelah berkonsultasi dengan Pak Airlangga Hartatarto dan besok (Kamis) saya berbicara bagaima langkah penanganan Jawa Barat ke depan," kata Dedi di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2017) dini hari.
Untuk diketahui, sebelumnya Dedi memiliki keinginan kuat menjadi Gubernur Jawa Barat. Namun, DPP Golkar di bawah kepemimpinan Novanto justru memilih mengusung Walikota Bandung Ridwan Kamil bersama Daniel Mutaqien.
Dedi mengklaim dirinya adalah orang yang memperjuangkan Partai Golkar kembali menjadi partai yang solid, visioner serta partai yang memiliki mental kerakayatan dan mengabdi bagi masyarakat.
"Saya menjadikan partai memiliki keuatan dalam politik di Indonesia. Nanti saya akan melihat keinginan DPP Golkar," ujar Dedi.
Dedi menyerahkan sepenuhnya pada Airlangga untuk memutuskan perihal Pilkada Jawa Barat 2018. Dedi juga mengaku bahwa dirinya tidak ada keinginan untuk mengubah kebijakan DPP Partai berlambang beringin terkait Pilkada Jawa Barat.
"Saya tidak ada keinginan mengubah (kebijakan untuk Pilkada Jabar). Tapi Yang menginginkan itu masyarakat. Keluarga besar Golkar. Tapi seluruh keputusannya ada di pak Airlangga Hartarto. Mencalonkan itu bukan keinginan individu, tapi masyarakat luas," tutur Dedi.
Dedi mengatakan sejak awal dirinya mendorong Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun hal itu bukan untuk kepentingan Pilkada di Jawa Barat.
Baca Juga: Pleno Golkar Memutuskan Airlangga Sebagai Pengganti Setnov
"Kalau saya dorong berarti kan saya memiliki kepercayaan. Dan paling harus diingat bahwa dorongan saya pelakasanan Munaslub Golkar bukan untuk kepentingan pencalonan pada Gubernur tapi untuk menyelamatkan Golkar," kata Dedi.
Ia pun tidak menampik peluang perubahan rekomendasi di Pilkada Jabara tetap ada. Namun, ia menilai itu bukan peluang untuk diri sendiri, melainkan masyarakat luas.
"Setiap peluang pasti ada. Tapi yang memiliki peluang masyarakat bukan saya," ujar Dedi.
Seperti diketahui, rapat pleno DPP Partai Golkar yang baru saja selesai memutuskan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar definitif menggantikan Setya Novanto yang saat ini telah menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.
Berita Terkait
-
Pleno Golkar Memutuskan Airlangga Sebagai Pengganti Setnov
-
Janji Airlangga Jika Dipilih Gantikan Novanto Pimpin Golkar
-
Sandiaga Diminta Prabowo Bantu Sudrajat di Pilkada Jabar
-
Kemenperin Punya Delapan Rencana Aksi untuk Sektor Industri 2018
-
Pertumbuhan Industri 2018 Dipatok 5,67 Persen, Ini Jurusnya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!