Demi Citra Jokowi, Airlangga Diminta Mundur dari Kabinet

Suara.com - Pengamat politik dari Populi Center Usep S Ahyar mengatakan, Airlangga Hartarto sebaiknya mundur dari Menteri Perindustrian setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Menurut Usep, pengunduran diri dari kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla itu untuk membuktikan Airlangga serius dalam membenahi Partai Golkar.

"Fatsun politik menurut saya, dia secara gentle mengundurkan diri dan itu juga menunjukkan keseriusan dia untuk menata Golkar agar menjadi lebih baik," kata Usep, Jumat (15/12/2017).

Usep mengatakan, pengunduran diri Airlangga dari Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak hanya menguntungkan Golkar. Dia menilai hal itu juga akan menjaga citra pemerintahan Jokowi yang sejak awal tidak ingin adanya rangkap jabatan.

"Kemudian kan dulu juga kan di kabinet Pak Jokowi menetapkan, bahwa tidak boleh merangkap jabatan untuk ketua partai. Menurut saya, kalau tidak mundur itu juga akan merusak komitmen itu," terangnya.

Kalau Airlangga mundur, Usep menilai kabinet Jokowi tidak terganggu dengan urusan partai politik.

Sebelumnya, setelah Airlangga dipilih menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Novanto, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Golkar Nurdin Halid berharap Airlangga tidak mundur dari Menteri Perindustrian.

"Saya kira, karena waktunya juga sangat singkat, 1,5 tahun. Saya kira tidak perlu Airlangga mengundurkan diri sebagai Menteri, terkecuali diminta oleh Pak Presiden," kata Nurdin di DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2017).

Baca Juga: Kalah di Laga Pamungkas, Owi/Butet Tempati Posisi "Runner-up"

Nurdin mengatakan, Golkar sangat mengharapkan Airlangga tidak mundur dari kabinet kerja. Sebab, jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar tidak akan menggangu jabatannya sebagai menteri.

"Karena di Golkar itu ada sistem. Pak Airlangga tidak akan terganggu jabatan sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum. Itu bisa berjalan sesuai  dengan sistem yang ada di Partai Golkar," katanya.

Menurut Nurdin, dalam tubuh Golkar sudah terbangun sistem dan fungsi kepartaian serta fungsi program. Hal itu bisa dinamis tanpa Airlangga harus mundur dari jabatan menteri.

"Tidak ada kewajiban Pak Airlangga harus setiap hari berkantor di DPP Partai Golkar, sehingga tidak mengganggu tugas beliau sebagai seorang menteri," kata Nurdin.