Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada Senin (18/12/2017) untuk memaksa Amerika Serikat menarik kembali keputusannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejumlah diplomat kepada Reuters mengatakan bahwa pemungutan suara yang digelar Dewan Keamanan PBB itu akan membahas sebuah resolusi sepanjang satu halaman yang disusun Mesir dan berisi paksaan terhadap AS untuk mencabut pengakuan sepihaknya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Mereka mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut didukung mayoritas 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Meski demikian juga mereka mengakui bahwa sangat kecil kemungkinan resolusi itu akan diterima, karena AS sendiri memiliki hak veto untuk menolak pengesahan rancangan tersebut.
Agar resolusi itu disahkan diperlukan setidaknya 9 suara dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina.
Adapun anggota tak tetap Dewan Keaman PBB saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.
Rancangan resolusi ini disusun Mesir setelah para menteri luar negeri negara-negara Arab sepakat untuk membawa masalah Yerusalem ini ke Dewan Keamanan PBB.
Selai berisi kecaman terhadap keputusan sepihak AS soal Yerusalem, rancangan resolusi itu mendesak agar semua negara anggota PBB tak membangun misi diplomatik di Yerusalem.
Misi diplomatik AS di PBB belum mau berkomentar soal pemungutan suara dan rancangan resolusi tersebut. Tetapi Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelumnya secara terbuka memuji langkah Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Ini merupakan langkah yang adil dan tepat," kata Haley menanggapi pengumuman Trump pada 6 Desember kemarin.
Yerusalem memang merupakan salah satu isu penting dalam perjuangan Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.
Tetapi area itu telah dicaplok dan diklaim oleh Israel pada perang 1967. Klaim Israel itu hingga kini belum diakui dan diterima oleh dunia internasional.
Berita Terkait
-
Donald Trump Peringatkan China soal Pasokan Senjata ke Iran
-
Negosiasi Buntu, Iran ke AS: Rasakan Harga Bensin Kalian!
-
Perundingan AS - Iran di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan
-
Ancaman Serangan Israel ke Iran Kembali Mencuat Usai Perundingan Damai Gagal Total
-
Apa Itu Blanket Overflight? Berbahaya Bagi Kedaulatan RI, Rumornya Bakal Diteken Menhan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi