Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada Senin (18/12/2017) untuk memaksa Amerika Serikat menarik kembali keputusannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejumlah diplomat kepada Reuters mengatakan bahwa pemungutan suara yang digelar Dewan Keamanan PBB itu akan membahas sebuah resolusi sepanjang satu halaman yang disusun Mesir dan berisi paksaan terhadap AS untuk mencabut pengakuan sepihaknya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Mereka mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut didukung mayoritas 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Meski demikian juga mereka mengakui bahwa sangat kecil kemungkinan resolusi itu akan diterima, karena AS sendiri memiliki hak veto untuk menolak pengesahan rancangan tersebut.
Agar resolusi itu disahkan diperlukan setidaknya 9 suara dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina.
Adapun anggota tak tetap Dewan Keaman PBB saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.
Rancangan resolusi ini disusun Mesir setelah para menteri luar negeri negara-negara Arab sepakat untuk membawa masalah Yerusalem ini ke Dewan Keamanan PBB.
Selai berisi kecaman terhadap keputusan sepihak AS soal Yerusalem, rancangan resolusi itu mendesak agar semua negara anggota PBB tak membangun misi diplomatik di Yerusalem.
Misi diplomatik AS di PBB belum mau berkomentar soal pemungutan suara dan rancangan resolusi tersebut. Tetapi Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelumnya secara terbuka memuji langkah Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Ini merupakan langkah yang adil dan tepat," kata Haley menanggapi pengumuman Trump pada 6 Desember kemarin.
Yerusalem memang merupakan salah satu isu penting dalam perjuangan Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.
Tetapi area itu telah dicaplok dan diklaim oleh Israel pada perang 1967. Klaim Israel itu hingga kini belum diakui dan diterima oleh dunia internasional.
Berita Terkait
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
5 Potret Miss Palestina dengan Gaun Bergambar Al-Aqsa, Bikin Dunia Terpukau
-
Kebijakan Nyeleneh Trump Bisa Gagalkan Haiti dan Iran Main di Piala Dunia 2026?
-
Sejarah dan Makna Hari Anak Sedunia, Diperingati Setiap 20 November
-
Cristiano Ronaldo Selfie dengan Elon Musk hingga Presiden Trump, Messi Mana Bisa
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional