Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada Senin (18/12/2017) untuk memaksa Amerika Serikat menarik kembali keputusannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejumlah diplomat kepada Reuters mengatakan bahwa pemungutan suara yang digelar Dewan Keamanan PBB itu akan membahas sebuah resolusi sepanjang satu halaman yang disusun Mesir dan berisi paksaan terhadap AS untuk mencabut pengakuan sepihaknya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Mereka mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut didukung mayoritas 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Meski demikian juga mereka mengakui bahwa sangat kecil kemungkinan resolusi itu akan diterima, karena AS sendiri memiliki hak veto untuk menolak pengesahan rancangan tersebut.
Agar resolusi itu disahkan diperlukan setidaknya 9 suara dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina.
Adapun anggota tak tetap Dewan Keaman PBB saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.
Rancangan resolusi ini disusun Mesir setelah para menteri luar negeri negara-negara Arab sepakat untuk membawa masalah Yerusalem ini ke Dewan Keamanan PBB.
Selai berisi kecaman terhadap keputusan sepihak AS soal Yerusalem, rancangan resolusi itu mendesak agar semua negara anggota PBB tak membangun misi diplomatik di Yerusalem.
Misi diplomatik AS di PBB belum mau berkomentar soal pemungutan suara dan rancangan resolusi tersebut. Tetapi Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelumnya secara terbuka memuji langkah Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Ini merupakan langkah yang adil dan tepat," kata Haley menanggapi pengumuman Trump pada 6 Desember kemarin.
Yerusalem memang merupakan salah satu isu penting dalam perjuangan Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.
Tetapi area itu telah dicaplok dan diklaim oleh Israel pada perang 1967. Klaim Israel itu hingga kini belum diakui dan diterima oleh dunia internasional.
Berita Terkait
-
Indonesia Ambil Kendali di Dewan HAM PBB, Perkuat Diplomasi Internasional
-
Fakta-fakta Penembakan Renee Good oleh Petugas ICE dan Gelombang Protes di AS
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Pimpin Dewan HAM PBB, Indonesia Dorong Dialog Lintas Kawasan dan Konsistensi Kebijakan
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Klaim Pakai Teknologi Canggih, Properti PIK2 Milik Aguan Banjir
-
6 HP Murah dengan Kamera Terbaik Januari 2026, Harga Mulai 2 Jutaan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
Terkini
-
Tepis Isu Perpecahan Kabinet, Prabowo: Jangan Percaya Analisis Orang Sok Pintar di Medsos!
-
Kisah Warga Cilandak Timur Hadapi Banjir di Balik Tanggul Anyar
-
Megawati Hadiri Penutupan Rakernas I PDIP, Sampaikan Arahan dan Rekomendasi Partai
-
BNI Dukung Danantara Serahkan 600 Hunian Layak Pascabencana di Aceh Tamiang
-
Nota Perlawanan Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Ditolak, Nadiem Makarim: Saya Kecewa
-
Gaji ASN Pemprov Gorontalo Macet, Gubernur Gusnar Ismail Sampaikan Permohonan Maaf
-
Terjebak Tiga Hari di Tengah Ancaman OPM, 18 Karyawan Freeport Dievakuasi TNI
-
Usai Resmikan Sekolah Rakyat, Prabowo Lanjutkan Kunjungan ke Balikpapan dan IKN
-
Indonesia Dilanda 2.139 Bencana di 2025: Didominasi Banjir dan Tanah Longsor
-
Prabowo ke Siswa Sekolah Rakyat: Bukan Salah Orang Tuamu, Memang Negara Belum Mampu Beri Terbaik