Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar pemungutan suara pada Senin (18/12/2017) untuk memaksa Amerika Serikat menarik kembali keputusannya yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sejumlah diplomat kepada Reuters mengatakan bahwa pemungutan suara yang digelar Dewan Keamanan PBB itu akan membahas sebuah resolusi sepanjang satu halaman yang disusun Mesir dan berisi paksaan terhadap AS untuk mencabut pengakuan sepihaknya terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Mereka mengatakan bahwa rancangan resolusi tersebut didukung mayoritas 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Meski demikian juga mereka mengakui bahwa sangat kecil kemungkinan resolusi itu akan diterima, karena AS sendiri memiliki hak veto untuk menolak pengesahan rancangan tersebut.
Agar resolusi itu disahkan diperlukan setidaknya 9 suara dari anggota Dewan Keamanan PBB dan tanpa veto dari lima anggota tetap, yakni AS, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina.
Adapun anggota tak tetap Dewan Keaman PBB saat ini adalah Bolivia, Mesir, Ethiopia, Italia, Jepang, Kazakhstan, Senegal, Swedia, Ukraina, dan Uruguay.
Rancangan resolusi ini disusun Mesir setelah para menteri luar negeri negara-negara Arab sepakat untuk membawa masalah Yerusalem ini ke Dewan Keamanan PBB.
Selai berisi kecaman terhadap keputusan sepihak AS soal Yerusalem, rancangan resolusi itu mendesak agar semua negara anggota PBB tak membangun misi diplomatik di Yerusalem.
Misi diplomatik AS di PBB belum mau berkomentar soal pemungutan suara dan rancangan resolusi tersebut. Tetapi Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sebelumnya secara terbuka memuji langkah Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Ini merupakan langkah yang adil dan tepat," kata Haley menanggapi pengumuman Trump pada 6 Desember kemarin.
Yerusalem memang merupakan salah satu isu penting dalam perjuangan Palestina untuk lepas dari penjajahan Israel. Palestina ingin menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negaranya.
Tetapi area itu telah dicaplok dan diklaim oleh Israel pada perang 1967. Klaim Israel itu hingga kini belum diakui dan diterima oleh dunia internasional.
Berita Terkait
-
Laporan Intelijen Amerika: Selat Hormuz di Bawah Kendali Penuh Iran, Bisa Buka Tutup Kapan Saja
-
FBI Gagalkan Serangan di Acara HUT Trump: Drone, Sniper, hingga Penyerbuan Gedung Putih
-
PBB: Hampir 1.000 Warga Palestina Dibunuh Israel Sejak Oktober 2025
-
Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon
-
Kondisi Terkini Christian Pulisic, Lini Serang Amerika Serikat Berpikir Keras Jelang Lawan Australia
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
Pilihan
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
Terkini
-
Polisi Segera Gelar Perkara! Usut Laporan Firdaus Oiwobo Terhadap Eks Ketua BEM UGM Tyo Ardianto
-
Harga BBM Naik, API Sebut Kehidupan Perempuan Kian Tercekik
-
Buka Mukernas GPdI 2026, Khofifah Ajak Perkuat Kolaborasi Bangun Generasi Berkarakter
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 T untuk 2027, Difokuskan Bayar Gaji-Beli Kendaraan Listrik
-
BEM Bersatu dari Universitas Mana Saja? Sederet Kampus Klarifikasi Bantah Ikut Terlibat
-
Ngeri! Harga Sekolah Elit Pangeran George di Inggris, Tempat Belajar 20 Perdana Menteri
-
Studi: Pemanasan Global Berpotensi Memicu Pelepasan Metana Lebih Besar dari Ekosistem Alami
-
Kemenham Akui Tata Kelola Makan Bergizi Belum Sempurna, tapi Tolak Label Pelanggaran HAM
-
Pengadilan Jepang Sidang Korban Salah Tangkap Kasus Pembunuhan yang Sudah Meninggal 15 Tahun Lalu