Suara.com - Jerman, bersama 21 negara anggota Uni Eropa lainnya mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang meminta Amerika Serikat (AS) untuk menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Status Yerusalem harus dinegosiasikan antara orang Israel dan Palestina. Seharusnya tidak diputuskan," kata Kementerian Luar Negeri Jerman dalam sebuah pernyataan yang diposkan di Twitter dan dikutip Anadolu Agency, Jumat (22/12/2017).
"Oleh karena itu, hari ini, kami mendukung resolusi di PBB yang menggarisbawahi posisi penting kami,” kementerian tersebut menambahkan.
Negara-negara kelas berat Uni Eropa seperti Perancis, Inggris, Italia dan Spanyol juga mendukung resolusi PBB, dan menekankan komitmen mereka terhadap solusi dua negara.
Austria, Belgia, Bulgaria, pemerintah Siprus Yunani, Yunani, Denmark, Estonia, Finlandia, Irlandia, Belanda, Luksemburg, Lituania, Malta, Portugal, Slowakia, Slovenia dan Swedia termasuk pemerintah Uni Eropa lainnya yang mendukung resolusi tersebut.
Anggota Uni Eropa membuat pernyataan bersama yang mendukung resolusi tersebut, dengan menggarisbawahi bahwa status Yerusalem harus diselesaikan melalui perundingan antara Palestina dan Israel.
"Posisi negara kami terhadap Yerusalem tetap tidak berubah. Aspirasi kedua belah pihak harus dipenuhi dan harus ditemukan cara dalam dalam negosiasi untuk menyelesaikan status Yerusalem sebagai ibu kota masa depan kedua negara," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Upaya Uni Eropa menyatukan satu suara gagal karena oposisi oleh beberapa negara anggota yang memiliki hubungan dekat dengan AS.
Baca Juga: Ditabrak Metromini, Driver Gojek Tewas Mengenaskan
Anggota Uni Eropa lainnya yaitu Kroasia, Republik Ceko, Latvia, Polandia, Hungaria dan Rumania memilih untuk abstain.
Presiden AS Donald Trump sempat menggertak negara-negara yang menolak serta mengecam deklarasinya mengenai pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebelum sidang umum istimewa PBB.
Trump, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (21/12/2017), mengancam akan memotong bantuan AS ke negara-negara yang memberi voting 'setuju' pada resolusi PBB mengenai kecaman terhadap deklarasinya.
"Mereka menerima ratusan juta bahkan milaran dolar [dari AS], lalu mereka memberi voting melawan kita. Kami akan mengawasi voting tersebut. Biarkan saja mereka voting melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tak peduli," ujar Trump di Gedung Putih.
"Tidak mungkin mereka bisa voting melawan Anda, tapi Anda tetap memberikan jutaan miliar dolar seakan-akan Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan."
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sudah memberi peringatan dini ancaman AS ini sehari sebelum voting.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO