Suara.com - Doli Sinomba Siregar, besan Presiden Joko Widodo, mendaftarkan diri menjadi salah satu kandidat calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar.
Paman kandung Bobby Afif Nasution, menantu Jokowi, menjadi salah satu dari internal Partai Golkar yang maju dalam Pilkada Sumut 2018.
Kader Golkar lainnya yang juga mendaftar adalah Hanafiah Harahap dan Leonard Samosir. Ketiganya merupakan anggota DPRD Sumut.
Namun, dari verifikasi yang telah dilakukan "Tim 10" yang dibentuk Golkar, dikutip dari Antara, Jumat (22/12/2017), hanya Doli yang dianggap memenuhi persyaratan.
Selain membuka pendaftaran bagi kadernya, partai berlambang pohon beringin ini juga membuka pintu bagi anggota partai lain yang mau mendaftar.
Tercatat ada dua nama dari eksternal Golkar yang mendaftar, yakni Nurhajizah Marpaung, kader Partai Hanura, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Ivan Iskandar Batubara.
Dari seleksi yang dilakukan, Partai Golkar menganggap Nurhajizah Marpaung yang memenuhi persyaratan sebagai cawagub Sumut.
Tim 10 telah menyampaikan tahapan dan hasil seleksi bakal cawagub tersebut kepada Ketua Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu.
"Di sela-sela Munaslub Partai Golkar di Jakarta kemarin, Tim 10 melaporkan proses penjaringan kepada Ketua Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu selaku penanggungjawab tim penjaringan," kata Sahlul yang juga Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Sumut itu.
Baca Juga: Golkar Cari Ketua DPR dan Beri Ruang PDIP Dapat Kursi Pimpinan
"Pengurus Partai Golkar Sumut akan menggelar Rapat Pleno Diperluas pada 27 Desember 2017 dengan menyertakan DPD Golkar Kabupaten/Kota se-Sumut," Sahlul menambahkan.
Setelah menggelar rapat pleno, nantinya DPD Golkar Sumut akan membawa hasilnya ke DPP Partai Golkar untuk menentukan nama yang bakal mendampingi Tengku Erry Nuradi, selaku calon gubernur Sumut dari Golkar.
"Nantinya DPP Partai Golkar yang akan memutuskan satu nama untuk menjadi cawagub mendampingi Erry Nuradi pada Pilgub Sumut 2018. Kami sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut dalam penjaringan ini, khususnya kepada pihak-pihak yang mendaftar. Mohon maaf karena namanya tidak lulus dalam persyaratan pendaftaran," kata Sahlul.
Berita Terkait
-
Profil Damai Hari Lubis: Dulu Garang Tuding Ijazah Palsu, Kini 'Luluh' di Depan Jokowi?
-
Dua Tersangka Hoax Ijazah Palsu Temui Jokowi di Solo, Sinyal Kasus Akan Berakhir Damai?
-
Mayoritas Publik Tolak Pilkada Lewat DPRD, Golkar: Mungkin Yang Dibayangkan Pilkada Model Orba
-
Diserang Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo Laporkan 7 Pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya!
-
Dokter Tifa: Foto Muda Jokowi Cuma Mirip 1 Persen, 99 Persen Itu Orang Berbeda
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional