Nurdin Halid [suara.com/Dian Rosmala]
Partai Golkar segera menentukan sosok pengganti Setya Novanto sebagai ketua DPR di awal Januari 2018. Penentuan akan dilakukan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar sekaligus membahas keberadaan Fraksi Golkar di pansus hak angket DPR terhadap KPK.
"Insyaallah minggu pertama Januari sekaligus menentukan Calon Ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/ 2017).
Menurut Nurdin Golkar juga sedang mempertimbangkan akan memberi usulan di DPR agar PDIP mendapat kursi pimpinan legislatif.
Nurdin mengatakan tradisi di DPR RI selama ini, setiap partai pemenang pemilu biasanya mendapatkan kursi pimpinan DPR, namun kali ini, tradisi itu tak diberlakukan untuk PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu 2014-2019.
"Bukan kocok ulang, dari sahabat-sahabat kita PDIP. Memang PDIP partai pemenang pemilu, sebetulnya bukan tidak etis tapi tidak biasalah kenapa PDIP tidak mendapat kursi sebagai pimpinan DPR," ujar Nurdin.
Golkar akan mengusulkan supaya dilakukan perubahan terhadap UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD agar PDIP bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR. Tapi tidak merubah kursi ketua DPR.
"Tapi tidak untuk mengubah ketua DPR. Ketua DPR sudah merupakan jatah Partai Golkar berdasarkan pemilu yang lalu," kata Nurdin.
"Insyaallah minggu pertama Januari sekaligus menentukan Calon Ketua DPR pengganti Pak Setya Novanto," kata Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (22/12/ 2017).
Menurut Nurdin Golkar juga sedang mempertimbangkan akan memberi usulan di DPR agar PDIP mendapat kursi pimpinan legislatif.
Nurdin mengatakan tradisi di DPR RI selama ini, setiap partai pemenang pemilu biasanya mendapatkan kursi pimpinan DPR, namun kali ini, tradisi itu tak diberlakukan untuk PDIP yang menjadi partai pemenang pemilu 2014-2019.
"Bukan kocok ulang, dari sahabat-sahabat kita PDIP. Memang PDIP partai pemenang pemilu, sebetulnya bukan tidak etis tapi tidak biasalah kenapa PDIP tidak mendapat kursi sebagai pimpinan DPR," ujar Nurdin.
Golkar akan mengusulkan supaya dilakukan perubahan terhadap UU tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD agar PDIP bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR. Tapi tidak merubah kursi ketua DPR.
"Tapi tidak untuk mengubah ketua DPR. Ketua DPR sudah merupakan jatah Partai Golkar berdasarkan pemilu yang lalu," kata Nurdin.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Prabowo Sapa Titiek Soeharto di Depan Para Pejabat, Buat Gemuruh Tepuk Tangan Panjang
-
Gelar RDPU di Masa Reses, Komisi III Serap Masukan Pakar Terkait Reformasi Polri hingga Kejaksaan
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh
-
Satgas Galapana DPR RI Dorong Sinkronisasi Data Percepatan Huntara, Target Rampung Jelang Ramadan
-
Komisi X DPR RI: John Herdman Harus Bawa Arah Baru dan Fondasi Kuat bagi Timnas Indonesia
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
LBHM Beri 4 Catatan 'Pedas' untuk Indonesia yang Baru Saja Jadi Presiden Dewan HAM PBB
-
Nasib Pandji Pragiwaksono di Tangan Polisi, Penyelidik Mulai Analisis Barang Bukti Materi Mens Rea
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
Kasus Isu Ijazah Palsu Jokowi, PSI Desak Polisi Segera Tahan Roy Suryo Cs
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan