Suara.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi langkah sigap kepolisian dalam mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018. Amannya perayaan tersebut disebut Taufik mencerminkan harmonisnya kebhinnekaan yang ada di Indonesia.
"Kepolisian yang segera mengambil langkah antisipatif dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2108 perlu diapresiasi, karena setiap warga berhak memperoleh rasa nyaman dan aman dalam menjalankan setiap aktivitasnya," kata Taufik Kurniawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (26/12/2017).
Menurut dia, pola pengamanan sinergis yang dilakukan Polri dengan TNI, menjadi kekuatan besar pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018.
Karena itu dia menilai masyarakat tidak perlu khawatir apabila ingin merayakan Natal dan malam pergantian akhir tahun di negara ini, aparat keamanan sudah siap.
"Melalui menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, negara sudah menyatakan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru 2018 yang dilakukan secara optimal. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PAN itu mengatakan, penangkapan empat Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia yang diduga akan bergabung dengan ISIS di Suriah tidak perlu membuat masyarakat was-was.
Dia menilai, aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan tegas terhadap ancaman terhadap keamanan nasional itu.
"Seluruh elemen negara harus merangkul dan terus mengingatkan bahwa bangsa Indonesia terbangun atas dasar keberagaman dan toleransi yang kuat," katanya.
Taufik menjelaskan, Indonesia terdiri dari beragam agama, suku bangsa, dan warna kulit sehingga kesadaran itu harus terbangun di seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda.
Baca Juga: Sudah Ratusan Orang Jepang Terinfeksi "Bakteri Pemakan Daging"
Dia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mengokohkan kebhinekaan dan berharap kebhinnekaan tidak dinodai dengan tindakan-tindakan yang merusak iklim toleransi, karena kebhinekaan ikut melahirkan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Sebenarnya masyarakat Indonesia tidak perlu diajarkan lagi tentang bagaimana dan seperti apa toleransi karena kebhinnekaan merupakan salah satu unsur yang membidani lahirnya NKRI," katanya.
Namun menurut dia, nilai-nilai kebhinnekaan dan toleransi harus diingatkan kembali khususnya bagi generasi muda. [Antara]
Berita Terkait
-
Warning dari Senayan Buat Erick Thohir: Boleh Rangkap Jabatan, Tapi....
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
1 Orang 1 Akun Medsos? Rencana Kontroversial Pemerintah Picu Perdebatan Sengit!
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO