Suara.com - Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut politik isu SARA lebih berbahaya dibandingkan politik uang.
Hal ini dikatakan Ray dalam diskusi bertajuk 'Tutup Tahun 2017 Jemput Tahun Politik 2018: Akankah Politik SARA Terus Berlangsung?' Di DHotel, Guntur, Setia Budi, Jakarta, Selasa (26/12/2017).
"Politik isu SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang," ujar Ray dalam diskusi.
Politik uang tidak memilki efek yang panjang dan tidak mengakibatkan terbelahnya masyarakat. Berbeda dengan efek politik isu SARA yang berdampak pada terbelahnya masyarakat karena politik isu SARA.
"Politik uang bahaya tapi efeknya nggak panjang tapi tidak ada masyarakat terbelah gara-gara isu SARA. Yang menang belum move on, yang kalah juga nggak move on. Jadi benar-benar masyarakat jadi terbelah gara-gara isu SARA," kata dia.
Ray pun mencontohkan politik isu SARA yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta.
"Pilkada DKI banyak isu SARA. Kita merasakan betul efek Pilkada DKI ada isu SARA. Isu SARA bukan hanya membuat masyarakat berbeda tapi terbelah," ucap Ray.
Lebih lanjut, Ray memprediksi politik isu SARA akan tetap muncul di Pilkada 2018 dan berlanjut hingga Pemilu 2019.
"Prediksi saya isu SARA nggak akan berhenti, bisa terjadi di Jawa Barat, Sumatera Utara punya potensi isu SARA dilakukan. Kita perlu antisipasi, pertama ada semacam situasi dimana politik isu SARA nggak bermasalah, karena itu dianggap bagian dari mengamalkan kepercayaan agama," tandasnya.
Baca Juga: Mendagri Minta Peserta Pilpres, Pileg, Pilkada Tak Sebar Isu SARA
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius