Suara.com - Elektabilitas Presiden Joko Widodo lambat naik menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Seharusnya elektabilitas Jokowi meningkat.
Sebab saat ini Jokowi mengantongi dukungan empat partai, yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
"Kalau dilihat dari dukungan yang sebetulnya sudah fix, rasanya kenaikan ini agak lambat. Konsolidasi politik sudah di lakukan, tidak ada gangguan yang signifikan," ujar Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti di Jakarta, Selasa (26/12/2017).
Ray menuturkan belum naiknya elektabilitas Jokowi bukan dikarenakan permasalahan teknis melainkan permasalahan non teknis. Pasalnya kata Ray, pelaksanaan Pilkada secara teknis tidak ada terdapat hambatan.
"Pelaksanaan pilkadanya, teknis tidak ada hambatan serius. Daftar Pemilih Tetap yang kerap bermasalah sekarang sudah tertangani. Jelang pelaksanaan Pilkada secara umum tidak ada tantangan secara teknis. Soal surat suara, percetakan suara dan lain-lain, itu bisa terjadi karena sistem sudah bekerja tidak ada permasalahan teknis. Tapi tantangan non tekniknya yang akan kencang," kata dia.
Ia pun membeberkan faktor lambatnya elektabilitas Jokowi. Pertama yakni adanya praktik politik uang di dalam pelaksanan Pilkada. Kedua, imbas politik isu SARA.
"Dugaan saya karena masih terkena imbas dari yang kita sebut dengan politik isu SARA," ucap Ray.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
BEM UI Sindir BBM 'Elite' yang Turun: Rakyat dan Ojol Butuhnya Pertamax Murah!
-
Fakta Baru Kasus Bupati Kuansing, KPK Ungkap Dugaan Uang dari Pelepasan Hutan
-
Panik Dipantau KPK, Bupati Kuansing Jual Land Cruiser ke Showroom Milik Suwito
-
Akal Bulus Maling Motor di PIK 2: Tukar Pelat Sesuai Kartu Parkir Dashboard Biar Lolos Keluar
-
Alasan Polisi Tak Izinkan Massa Demo BEM UI Lewati Jalan Trunojoyo di Hari Bhayangkara
-
Bupati Kuansing Minta Land Cruiser, Mobil Dibeli Kredit dengan Cicilan Rp46 Juta Per Bulan
-
AS dan Iran Saling Klaim di Tengah Perang, Gencatan Senjata 60 Hari Gagal Total?
-
Waspada! Kebijakan B50 Bisa Picu Krisis Minyak Goreng dan Bencana Lingkungan Akibat Sawit
-
Waspada El Nino hingga 2027, Megawati Keluarkan Instruksi 'Siaga Satu' Pangan dan Air
-
Dilarang Dekat Mabes, BEM UI Beberkan Rapor Merah 602 Kasus Kekerasan Polri di Depan Gedung ASEAN