Suara.com - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia menilai sikap Partai Gerindra yang konsisten beroposisi dengan pemerintahan Joko Widodo meningkatkan kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto.
Sikap menolak kebijkan Jokowi yang tidak memihak rakyat kecil dan mendukung kebijakan Jokowi yang baik bagi rakyat kecil disebut menjadi penyebab meningkatnya kepercayaan terhadap Prabowo dan Gerindra.
"Sementara meningkatnya pilihan masyarakat terhadap Partai Gerindra dalam survei ini tidak lepas dari figur Prabowo Subianto yang menahkodai partai Gerindra, di mana Gerindra dianggap konsisten dengan sikap politiknya selama periode pemerintahan Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyo melalui keterangan persnya, Selasa (26/12/2017).
Dia mengatkan salah satu alasan berkurangnya dukungan kepada Jokowi karena karena kebijakan yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat kecil. Padahal menurutnya dahulu PDI Perjuangan saat menjadi oposisi sangat gigih menolak setiap kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas serta tarif dasar listrik.
"Tetapi saat Joko Widodo berkuasa justru PDI Perjuangan menjadi partai pedukung kenaikan harga BBM ,turunnya elektabilitas partai partai pendukung Joko Widodo selain Golkar tak lepas juga dari kesulitan ekonomi yang banyak dialami oleh para pemilih partai pendukung Joko Widodo dipemerintahannya," katanya.
Dalam survei yang mengambil sampel 2178 responden tersebut, Gerindra dan Prabowo mengungguli partai dan calon lain untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019. Berdasarkan survei tersebut Gerindra akan dipilih oleh 23,7 responden, sementara PDI Perjuangan hanya 14,2 persen.
"Sementara ketika ditanya siapa presiden tahun 2019, jawaban spontan dari 2178 responden tersebut, Joko Widodo dipilih sebanyak 26,4 persen, sementara Prabowo Subianto dipilih 50,7 persen, Gatot Nurmantyo10,7 persen dan sisanya tidak menjawab 12,2 persen," kata Arifin.
Dalam survei yang dilakukan pada tanggal 8-22 Desember 2017 tersebut LKPI menggunakan metode survei jajak pendapat dengan menjadikan 2178 Warga Negara Indonesi sebagai Responden yang berasal dari 456 Kota/ Kabupaten di Indonesia.
Baca Juga: Pilgub Jateng, Prabowo Subianto Turun Langsung Jadi Jurkam
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!