Suara.com - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia menilai sikap Partai Gerindra yang konsisten beroposisi dengan pemerintahan Joko Widodo meningkatkan kepercayaan publik terhadap Prabowo Subianto.
Sikap menolak kebijkan Jokowi yang tidak memihak rakyat kecil dan mendukung kebijakan Jokowi yang baik bagi rakyat kecil disebut menjadi penyebab meningkatnya kepercayaan terhadap Prabowo dan Gerindra.
"Sementara meningkatnya pilihan masyarakat terhadap Partai Gerindra dalam survei ini tidak lepas dari figur Prabowo Subianto yang menahkodai partai Gerindra, di mana Gerindra dianggap konsisten dengan sikap politiknya selama periode pemerintahan Jokowi-JK," kata Direktur Eksekutif LKPI Arifin Nur Cahyo melalui keterangan persnya, Selasa (26/12/2017).
Dia mengatkan salah satu alasan berkurangnya dukungan kepada Jokowi karena karena kebijakan yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat kecil. Padahal menurutnya dahulu PDI Perjuangan saat menjadi oposisi sangat gigih menolak setiap kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas serta tarif dasar listrik.
"Tetapi saat Joko Widodo berkuasa justru PDI Perjuangan menjadi partai pedukung kenaikan harga BBM ,turunnya elektabilitas partai partai pendukung Joko Widodo selain Golkar tak lepas juga dari kesulitan ekonomi yang banyak dialami oleh para pemilih partai pendukung Joko Widodo dipemerintahannya," katanya.
Dalam survei yang mengambil sampel 2178 responden tersebut, Gerindra dan Prabowo mengungguli partai dan calon lain untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019. Berdasarkan survei tersebut Gerindra akan dipilih oleh 23,7 responden, sementara PDI Perjuangan hanya 14,2 persen.
"Sementara ketika ditanya siapa presiden tahun 2019, jawaban spontan dari 2178 responden tersebut, Joko Widodo dipilih sebanyak 26,4 persen, sementara Prabowo Subianto dipilih 50,7 persen, Gatot Nurmantyo10,7 persen dan sisanya tidak menjawab 12,2 persen," kata Arifin.
Dalam survei yang dilakukan pada tanggal 8-22 Desember 2017 tersebut LKPI menggunakan metode survei jajak pendapat dengan menjadikan 2178 Warga Negara Indonesi sebagai Responden yang berasal dari 456 Kota/ Kabupaten di Indonesia.
Baca Juga: Pilgub Jateng, Prabowo Subianto Turun Langsung Jadi Jurkam
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut