Sidang Paripurna ke-13 anggota DPR RI dengan agenda Revisi Undang-Undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) akhirnya disahkan paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (5/12)
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan semua fraksi di Parlemen menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan untuk partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul, Rabu (27/12/2017).
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Golkar konsisten dorong penambahan pimpinan DPR. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang Pemilu, yaitu PDIP," tutur Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul, Rabu (27/12/2017).
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Golkar konsisten dorong penambahan pimpinan DPR. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang Pemilu, yaitu PDIP," tutur Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
-
55 Ribu Pekerja Terancam PHK, DPR Siapkan Rapat Koordinasi untuk Mitigasi
-
Kabar Gembira bagi Driver Ojol! Gojek-Grab Turunkan Potongan Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli
-
Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan
-
Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Kasus Suap Mahasiswa UBK, BEM UMY: Tak Bisa Selesai Hanya dengan Maaf
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat