Suara.com - General Manager PLN Wilayah Kalbar, Richard Safkaur mengatakan 99 persen gangguan listrik selama 2017 di beberapa kabupaten disebabkan oleh kawat layangan mengenai jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 150 kV.
"Banyaknya pemain layang - layang menggunakan kawat di sekitar jaringan transmisi 150 kV merupakan tantangan berat kami," ujarnya di Pontianak, Jumat (29/12/2017).
PLN akan mengantisipasi dengan melakukan razia layangan. Razia itu akan dilakukan bersama tentara setempat.
Beberapa masyarakat yang terjaring operasi ini diedukasi dan berjanji tidak akan bermain layangan di sekitar jaringan PLN karena selain berbahaya juga melanggar peraturan daerah tentang larangan bermain layangan.
"Kami menjalin kerja sama dengan personel TNI, Polri dan Ombudsman untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya kawat layangan bagi penyaluran energi listrik untuk masyarakat Kalbar. Kami mohon bantuan dari seluruh pihak terutama masyarakat, untuk turut berperan dalam menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarat terutama selama perayaan natal dan tahun baru," imbuh Richard.
Selain menjaga keandalan listrik ke pelanggan, dalam melaksanakan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan PLN juga menghimbau pelanggan untuk beralih ke listrik prabayar.
"Listrik prabayar atau listrik pintar adalah produk unggulan PLN dengan teknologi terbaru dimana pelanggan dapat mengontrol pemakaian listriknya secara lebih mudah. Untuk bermigrasi dari listrik pasca bayar ke prabayar pelanggan tidak dibebankan biaya penggantian maupun pemasangan apapun. Pelanggan hanya perlu membeli token perdana sesuai dengan kebutuhan listrik di rumahnyan," jelas dia.
Ia menambahkan sejauh ini banyak pelanggan di Kalbar yang sudah menggunakan listrik prabayar. Masyarakat merasa rekening listriknya lebih transparan karena tidak ada petugas PLN yang melakukan catat meter seperti pada listrik pasca bayar.
Menurutnya berdasarkan catatan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Kalbar mayoritas masyarakat Kalbar mengeluhkan kesalahan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga rekening listriknya membengkak dan membebani pelanggan.
Baca Juga: Sempat Diganggu Insiden Mati Lampu, Owi/Butet Lolos ke 8 Besar
"Untuk menghindari resiko kesalahan pencatatan meter masyarakat lebih baik beralih menggunakan listrik voucher atau prabayar. Selain itu, pada listrik voucher biayanya lebih murah karena tidak ada biaya beban atau abonemen dan biaya keterlambatan rekening," jelas dia. (Antara)
Berita Terkait
-
PLN Akan Tambah 200MW untuk Terangi Seluruh Papua
-
Presiden Jokowi: Seluruh Desa Papua Harus Dialiri Listrik di 2018
-
Lumir Inc dan KOTRA Terangi Kalimantan Barat dengan "Lumir K"
-
Ada 1.500 Stasiun Pengisi Daya Mobil Listrik di Jakarta pada 2018
-
BMW Transfer Teknologi Pengisian Daya Mobil Listrik ke PLN
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK