Suara.com - General Manager PLN Wilayah Kalbar, Richard Safkaur mengatakan 99 persen gangguan listrik selama 2017 di beberapa kabupaten disebabkan oleh kawat layangan mengenai jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 150 kV.
"Banyaknya pemain layang - layang menggunakan kawat di sekitar jaringan transmisi 150 kV merupakan tantangan berat kami," ujarnya di Pontianak, Jumat (29/12/2017).
PLN akan mengantisipasi dengan melakukan razia layangan. Razia itu akan dilakukan bersama tentara setempat.
Beberapa masyarakat yang terjaring operasi ini diedukasi dan berjanji tidak akan bermain layangan di sekitar jaringan PLN karena selain berbahaya juga melanggar peraturan daerah tentang larangan bermain layangan.
"Kami menjalin kerja sama dengan personel TNI, Polri dan Ombudsman untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya kawat layangan bagi penyaluran energi listrik untuk masyarakat Kalbar. Kami mohon bantuan dari seluruh pihak terutama masyarakat, untuk turut berperan dalam menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarat terutama selama perayaan natal dan tahun baru," imbuh Richard.
Selain menjaga keandalan listrik ke pelanggan, dalam melaksanakan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan PLN juga menghimbau pelanggan untuk beralih ke listrik prabayar.
"Listrik prabayar atau listrik pintar adalah produk unggulan PLN dengan teknologi terbaru dimana pelanggan dapat mengontrol pemakaian listriknya secara lebih mudah. Untuk bermigrasi dari listrik pasca bayar ke prabayar pelanggan tidak dibebankan biaya penggantian maupun pemasangan apapun. Pelanggan hanya perlu membeli token perdana sesuai dengan kebutuhan listrik di rumahnyan," jelas dia.
Ia menambahkan sejauh ini banyak pelanggan di Kalbar yang sudah menggunakan listrik prabayar. Masyarakat merasa rekening listriknya lebih transparan karena tidak ada petugas PLN yang melakukan catat meter seperti pada listrik pasca bayar.
Menurutnya berdasarkan catatan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Kalbar mayoritas masyarakat Kalbar mengeluhkan kesalahan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga rekening listriknya membengkak dan membebani pelanggan.
Baca Juga: Sempat Diganggu Insiden Mati Lampu, Owi/Butet Lolos ke 8 Besar
"Untuk menghindari resiko kesalahan pencatatan meter masyarakat lebih baik beralih menggunakan listrik voucher atau prabayar. Selain itu, pada listrik voucher biayanya lebih murah karena tidak ada biaya beban atau abonemen dan biaya keterlambatan rekening," jelas dia. (Antara)
Berita Terkait
-
PLN Akan Tambah 200MW untuk Terangi Seluruh Papua
-
Presiden Jokowi: Seluruh Desa Papua Harus Dialiri Listrik di 2018
-
Lumir Inc dan KOTRA Terangi Kalimantan Barat dengan "Lumir K"
-
Ada 1.500 Stasiun Pengisi Daya Mobil Listrik di Jakarta pada 2018
-
BMW Transfer Teknologi Pengisian Daya Mobil Listrik ke PLN
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana