Suara.com - General Manager PLN Wilayah Kalbar, Richard Safkaur mengatakan 99 persen gangguan listrik selama 2017 di beberapa kabupaten disebabkan oleh kawat layangan mengenai jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) 150 kV.
"Banyaknya pemain layang - layang menggunakan kawat di sekitar jaringan transmisi 150 kV merupakan tantangan berat kami," ujarnya di Pontianak, Jumat (29/12/2017).
PLN akan mengantisipasi dengan melakukan razia layangan. Razia itu akan dilakukan bersama tentara setempat.
Beberapa masyarakat yang terjaring operasi ini diedukasi dan berjanji tidak akan bermain layangan di sekitar jaringan PLN karena selain berbahaya juga melanggar peraturan daerah tentang larangan bermain layangan.
"Kami menjalin kerja sama dengan personel TNI, Polri dan Ombudsman untuk mengedukasi masyarakat akan bahaya kawat layangan bagi penyaluran energi listrik untuk masyarakat Kalbar. Kami mohon bantuan dari seluruh pihak terutama masyarakat, untuk turut berperan dalam menjaga keamanan pasokan listrik bagi masyarat terutama selama perayaan natal dan tahun baru," imbuh Richard.
Selain menjaga keandalan listrik ke pelanggan, dalam melaksanakan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan PLN juga menghimbau pelanggan untuk beralih ke listrik prabayar.
"Listrik prabayar atau listrik pintar adalah produk unggulan PLN dengan teknologi terbaru dimana pelanggan dapat mengontrol pemakaian listriknya secara lebih mudah. Untuk bermigrasi dari listrik pasca bayar ke prabayar pelanggan tidak dibebankan biaya penggantian maupun pemasangan apapun. Pelanggan hanya perlu membeli token perdana sesuai dengan kebutuhan listrik di rumahnyan," jelas dia.
Ia menambahkan sejauh ini banyak pelanggan di Kalbar yang sudah menggunakan listrik prabayar. Masyarakat merasa rekening listriknya lebih transparan karena tidak ada petugas PLN yang melakukan catat meter seperti pada listrik pasca bayar.
Menurutnya berdasarkan catatan pengaduan masyarakat ke Ombudsman Perwakilan Kalbar mayoritas masyarakat Kalbar mengeluhkan kesalahan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PLN sehingga rekening listriknya membengkak dan membebani pelanggan.
Baca Juga: Sempat Diganggu Insiden Mati Lampu, Owi/Butet Lolos ke 8 Besar
"Untuk menghindari resiko kesalahan pencatatan meter masyarakat lebih baik beralih menggunakan listrik voucher atau prabayar. Selain itu, pada listrik voucher biayanya lebih murah karena tidak ada biaya beban atau abonemen dan biaya keterlambatan rekening," jelas dia. (Antara)
Berita Terkait
-
PLN Akan Tambah 200MW untuk Terangi Seluruh Papua
-
Presiden Jokowi: Seluruh Desa Papua Harus Dialiri Listrik di 2018
-
Lumir Inc dan KOTRA Terangi Kalimantan Barat dengan "Lumir K"
-
Ada 1.500 Stasiun Pengisi Daya Mobil Listrik di Jakarta pada 2018
-
BMW Transfer Teknologi Pengisian Daya Mobil Listrik ke PLN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!