Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan membantah adanya anggapan Satuan Polisi Pamong Praja yang dirotasi Pemprov DKI Jakarta karena tindak lanjut dari temuan Ombudsman.
Menurutnya, rotasi Satpol PP dilakukan karena ada laporan warga yang menyebut lamanya personil Satpol PP yang ditempatkan di satu kawasan.
"Rotasi ini benar jadi ketika kita berbicara tentang laporan-laporan dari warga. Salah satu kesimpulan kita adalah, banyak warga yang sudah terlalu lama di tempat yang sama. Sehingga suasananya itu sudah menjadi bagian dari tempat itu," ujar Anies di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
"Kalau di tempat itu ada masalah, belum tentu hadir menyelesaikan masalah malah justru merasa ya normal-normal saja. Karena itulah kita lakukan langkah rotasi besar-besaran jadi seluruhnya kita rotasi," sambungnya.
Satpol PP telah merotasi 3.648 dari 4.950 personil Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Rotasi yang dilakukan terdiri dari 78 personil tingkat Provinsi, Jakarta Pusat 632 personil, Jakarta Utara 546 personil, Jakarta Barat 774 personil, Jakarta Selatan 774 personil, Jakarta Timur 766 personil, serta Kabupaten Kepulauan Seribu 37 personil.
Anies menuturkan terkait rotasi Satpol PP sudah dibahas dalam rapat pimpinan pada tiga minggu lalu, yang langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu.
Anies menambahkan, jika masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan aparat Satpol PP, Pemprov tidak segan memberikan sanksi.
"Sehingga kami optimis kedepan, nah selanjutnya kita akan zero tolerance pada penyimpangan-penyimpanan aparat di lapangan. Jadi silahkan jika ada masalah laporkan bila ada penyimpangan laporkan dan kita akan tindak. Artinya tidak ada pelanggaran yang dibiarkan setiap pelanggaran harus mendapat sanksi macam-macam mekanisme kita akan tegakkan berdasarkan prinsip good governance," tandasnya.
Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan indikasi penyelahgunaan wewenang, pungutan liar kepada pedagang kaki lima di Kawasan Tanah Abang yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga: Anies Minta Satpol PP Tak Membuat Masyarakat Tegang dan Gelisah
Berita Terkait
-
Anies Minta Satpol PP Tak Membuat Masyarakat Tegang dan Gelisah
-
Di Tengah Isu Pungli, Anies Rotasi Ribuan Personel Satpol PP
-
28 Ribu Warga Dukung Petisi 'Kembalikan Fungsi Jalan Tanah Abang'
-
Keamanan Tahun Baru, Anies: Jangan Diam dan Mendiamkan
-
Sandiaga Dengar Satpol PP DKI Suka Meminta Pungutan Liar
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba