Suara.com - Asosiasi Basket Nasional (NBA) menghilangkan "Palestina-wilayah terjajah" dari daftar negara di laman resminya, setelah dikritik Menteri Olahraga dan Kebudayaan Israel, Miri Regev.
Dalam surat yang ditujukan ke Komisioner NBA Adam Silver, Israel menyebut Palestina "negara khayalan".
Karenanya, Regeve menilai dengan memasukkannya ke dalam daftar negara, berarti NBA bertentangan dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Awal bulan ini, Trump secara resmi mengakui kota yang diperebutkan tersebut sebagai ibu kota Israel. AS juga berencana memindahkan kedutaan besar di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, meskipun pada akhirnya mengundang kecaman dunia.
Kritik dari Regev muncul setelah "Palestina-wilayah terjajah" muncul di laman resmi NBA di antara daftar negara yang dapat dipilih untuk memilih pemain terbaik AS dari tim NBA guna berlaga di All-Star 2018.
"Dengan memasukkan Palestina, artinya NBA melegitimasi perpecahan negara Israel. Saya ingin menyampaikan bahwa Israel keberatan dan saya mohon untuk segera menghilangkan Palestina dari daftar negara," tegas Regev, seperti dilansir Anadolu Agency, Minggu (31/12/2017).
Regev juga mengatakan, NBA telah menyakiti Israel dan banyak penggemar NBA dari Israel.
NBA lantas merespons kritik tersebut dengan menyalahkan pihak ketiga.
Baca Juga: Jelang Tahun Baru, Densus 88 Bekuk Satu PNS Diduga Teroris
"Kami tidak membuat daftar negara dalam NBA.com, dan begitu kami menyadarinya, situs itu langsung kami benahi. Kami memohon maaf atas masalah tersebut dan kami telah memperbaikinya," kata presiden NBA untuk bidang tanggung jawab sosial, Kathy Behrens.
Regev kemudian berterimakasih pada NBA yang telah memperbaiki daftar mereka, sambil menekankan bahwa "Tanah Israel tidak diduduki. Oleh karena itu, apa yang tertulis di sana salah dan harus dihilangkan."
Keputusan tersebut kemudian mengundang kecaman dari publik.
"Amerika ini benar-benar lucu. Kini Israel bahkan punya kendali sedemikian rupa untuk memberi tahu Amerika apa yang harus mereka tuliskan di situs mereka sendiri. Amerika bahkan meminta maaf karena telah menyinggung Israel," ujar Phelim Murnion, seorang pengguna Twitter.
"NBA harus menghapus Israel dari liga, karena melanggar hukum internasional, dan merupakan rezim apartheid dan penjajah ilegal," cuit seorang aktivis HAM Benjamin Zac.
Sejak lama, status akhir Yerusalem telah disepakati untuk ditetapkan melalui perundingan damai Israel-Palestina, dan keputusan Trump justru telah merusak kesepahaman bersama tersebut.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
Terkini
-
Iran Tuntut Keadilan Dunia Atas Pembunuhan Pejabat Akibat Serangan Militer Israel
-
Kelola Selat Hormuz, Iran Proyeksikan Pendapatan Hingga Rp258 Triliun
-
Tak Ingin Publik Curiga, TB Hasanuddin 'Wanti-wanti' Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka
-
Kawal Kasus di UI, Menteri Brian Tegaskan Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Pelecehan Seksual
-
Kisi-kisi Negosiasi AS - Iran di Pakistan Putaran Kedua
-
Tak Lagi Gratis, Pemprov DKI Bakal Atur Ulang Skema Pajak Kendaraan Listrik
-
Ikan Sapu-Sapu Jakarta Bisa Pupuk Organik, KKP Ingatkan Bahaya Jika Dikonsumsi
-
Wamenkomdigi: Generative AI Bikin Lansia Bingung, Konten Rekayasa Wajib Watermark
-
Pemerintah AS Kaji Ulang Aturan Daur Ulang Plastik, Lingkungan Terancam?
-
Pemerintah Buka 30.000 Posisi Manajer Koperasi Desa! Cek Syarat dan Cara Daftarnya di Sini