Suara.com - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid, yang mempermasalahkan adanya dokumen fakta integritas dengan Partai Demokrat.
Deddy mengaku tidak tahu menahu alasan Hidayat mengeluhkan fakta integritas yang diunggah oleh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut di akun Twitternya.
"Nggak tahu saya, apa yang dipermasalahin, yang permasalahin bukan saya. Tanya aja ke yang mempermasalahin," kata Deddy di Bandung, Senin (1/1/2018) seperti ditulis Antara.
Sebelumnya, Deddy dan Hidayat sempat berbalas cuitan di twitter pada Senin siang. Awalnya, Hidayat mengunggah dokumen fakta integritas antara Deddy dan Partai Demokrat.
Dalam cuitannya Hidayat seperti mempermasalahkan salah satu poin yang tertuang dalam dokumen tersebut, terutama mengenai akan mendukung calon presiden maupun wakil presiden yang diusung Demokrat pada 2019.
"Bang @Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Peesiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum," kata Hidayat dalam cuitannya.
Deddy saat ini telah resmi diusung sebagai calon gubernur oleh Partai Demokrat dalam Pilgub Jabar 2018. Bahkan ia diangkat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Partai Demokrat Jawa Barat.
Menurut Deddy, mendukung langkah apapun yang diambil Demokrat sudah menjadi kewajibannya, terlebih kini ia telah menjadi kader partai lambang mercy tersebut.
"Apa salahnya coba mendukung partai sendiri, kan saya kadernya. Saya tanya, kalau kamu kader partai A, pasti mendukung partai A, kan? bukan partai lain," katanya.
Baca Juga: Libur Tahun Baru, Anies Temui Nenek Berusia Seabad Lebih
Fakta integritas yang diunggah Hidayat, disinyalir menjadi salah satu faktor ditariknya dukungan PKS terhadap Deddy Mizwar. PKS yang sebelumnya mendukung Deddy, memilih menarik diri dan mengusung Sudrajat sebagai calon Gubernur Jabar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo