Menteri Lukman: Pemuka Agama Harus Jadi Duta Penebar Perdamaian

Suara.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, tokoh-tokoh keagamaan di Indonesia harus bisa menjadi ”duta penyebar kedamaian”. 

Hal tersebut diungkapkan Luman saat berpidato memperingati Hari Amal Bakti ke-72 di halaman kantor Kemenag RI, Jakarta, Rabu (3/1/2018). 

Ia menegaskan, perdamaian adalah pesan universal dalam setiap ajaran keagamaan. Karenanya, pemuka agama penting menyebarkan khotbah mengenai perdamaian agar masyarakat tak terjebak perseteruan dan jebakan ”permainan” atas nama agama. 

“Karena itu, saya mengajak seluruh ASN  Kemenag dan semua komponen umat beragama di Tanah Air agar bersama-sama menjadi Duta Penebar Kedamaian. Marilah kita buktikan bahwa agama sesungguhnya membawa angin kesejukan yang menenteramkan. Dalam damai akan tercipta negeri yang tentram dan sejahtera,” tuturnya. 

Selain itu, Lukman juga meminta ASN Kemenag menggunakan seluruh dana anggaran yang diberikan Negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan. 

“Di lain sisi, kita juga harus giat berinovasi agar lembaga kita terasa kekinian, jangan sampai dianggap seperti mesin tua yang usang. Karenanya, saya berharap tahun ini semua layanan di pusat dan daerah sudah dilakukan secara digital dan terintegrasi dalam Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai implementasi e-Government,“ ujarnya.

Ia mengatakan, tahun 2017, Kemenag mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari BPK RI atas tata kelola anggaran. Indek reformasi birokrasi kemenag juga mengalami peningkatan. 

Sementara dalam bidang pelayanan haji, Lukman juga mengklaim indeks kepuasan jemaah terus meningkat. lndeks kerukunan beragama berada dalam angka positif. Begitu pula dengan pelayanan nikah di KUA. Juga kenaikan pada standar mutu pendidikan agama dan keagamaan di tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. 

Selain itu, Kementerian Agama dinilai sebagai penyumbang PNBP terbesar, pelapor LHKPN terbanyak serta beberapa penghargaan lainnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca Juga: Menaker dan Kapolri Kerja Sama Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

“lni menunjukkan bahwa kita telah mampu bertransformasi melalui sistem yang baik, “ tandasnya.