Wakil Ketua DPR sekaligus politisi dari Partai Demokrat, Agus Hermanto. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua DPR Fraksi Demokrat Agus Hermanto keberatan kalau penambahan kursi pimpinan dewan jumlahnya lebih dari satu.
"Kalau saya lihat, kalau nambahnya satu kursi barang kali masih dilihat spacenya. Kelayakannya ya masih mungkin, bisa layak. Tapi kalau itu nambah dua atau tiga, ya rasanya menjadi kurang available," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1/ 2018).
Agus mengatakan awal mula wacana penambahan kursi pimpinan DPR karena pertimbangan buat PDI Perjuangan yang tidak mendapat jatah kursi di level pimpinan, padahal partai ini pemenang pemilu 2014.
"Namun di tengah perjalanannya ini menjadi sedikit agak pudar karena ada yang minta lebih dari satu kursi. Sehingga perlu difokuskan kembali," ujar Agus.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengaku bingung apa jadinya kalau semua fraksi dapat jatah kursi pimpinan Parlemen.
Agus berharap persoalan ini dibahas kembali di antara semua fraksi agar revisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang direncanakan untuk dilakukan revisi bisa fokus.
"Kalau kita lihat, kalau menambah lebih dari satu kursi nanti sperti apa tuh. Namanya pimpinan kok teralu banyak," kata Agus.
"Sudah saatnya ini difokuskan dulu. Sehingga nanti setelah semua fokus dibicarakan dalam Pansus UU MD3, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Agus.
Pada Rabu (27/12/2017), lalu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan semua fraksi di Parlemen menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul.
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Kalau saya lihat, kalau nambahnya satu kursi barang kali masih dilihat spacenya. Kelayakannya ya masih mungkin, bisa layak. Tapi kalau itu nambah dua atau tiga, ya rasanya menjadi kurang available," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/1/ 2018).
Agus mengatakan awal mula wacana penambahan kursi pimpinan DPR karena pertimbangan buat PDI Perjuangan yang tidak mendapat jatah kursi di level pimpinan, padahal partai ini pemenang pemilu 2014.
"Namun di tengah perjalanannya ini menjadi sedikit agak pudar karena ada yang minta lebih dari satu kursi. Sehingga perlu difokuskan kembali," ujar Agus.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengaku bingung apa jadinya kalau semua fraksi dapat jatah kursi pimpinan Parlemen.
Agus berharap persoalan ini dibahas kembali di antara semua fraksi agar revisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD yang direncanakan untuk dilakukan revisi bisa fokus.
"Kalau kita lihat, kalau menambah lebih dari satu kursi nanti sperti apa tuh. Namanya pimpinan kok teralu banyak," kata Agus.
"Sudah saatnya ini difokuskan dulu. Sehingga nanti setelah semua fokus dibicarakan dalam Pansus UU MD3, kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Agus.
Pada Rabu (27/12/2017), lalu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan semua fraksi di Parlemen menyepakati penambahan jumlah kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan.
"Sudah bulat fraksi-fraksi setuju itu adalah tambahan satu kursi pimpinan DPR, untuk PDIP saja," kara Arsul.
Badan Legislasi DPR akan segera merevisi UU MPR, DPD, DPR, dan DPRD pada masa sidang yang akan datang.
Menurut Arsul kebijakan tersebut hanya berlaku untuk PDI Perjuangan. Jika ada partai lain yang belum dapat jatah kursi pimpinan dan meminta hak yang sama, kemungkinan besar akan ditolak oleh fraksi-fraksi lain.
"Yang bulat adalah tambahan 1 kursi pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah, yakni PKB, maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungan mayoritas fraksi menolak," ujar Arsul.
Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo menambahkan fraksinya konsisten mendorong penambahan satu kursi pimpinan dewan untuk PDI Perjuangan. Hal itu sudah diusulkan sejak dulu oleh Fraksi Golkar.
"Segala sesuatu kalau sudah diusulkan harus ditindaklanjuti. Golkar konsisten dorong penambahan pimpinan DPR. Satu wakil ketua yang sudah disepakati untuk partai pemenang Pemilu, yaitu PDIP," tutur Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
Golkar juga usulkan penambahan kursi wakil ketua MPR.
"Golkar usulkan Wakil Ketua MPR RI tambah satu, maksimal tambah dua. Jika tambah dua, satu untuk PDIP dan satu belum tahu siapa yang akan dapat," kata Firman.
Komentar
Berita Terkait
-
eformasi Polri Tak Bisa Hanya Andalkan Pemerintah, Masyarakat Sipil Harus Bergerak
-
Polda Metro Sita Golok dan 19 Anak Panah di Demo 27 Agustus, 45 Orang Jadi Tersangka
-
Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional
-
Keluarga Tolak Autopsi Bambang yang Tewas Dikeroyok Saat Pejompongan Ricuh
-
322 Orang Ditangkap Buntut Demo 27 Agustus, 45 Jadi Tersangka
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan