TNI Harus Swadaya Tangani Bencana, Ketua Banggar DPR Desak BNPB Lebih Gesit Koordinasi Anggaran

Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyoroti adanya laporan mengenai TNI yang masih harus melakukan swadaya untuk memobilisasi alat dalam penanganan bencana di Sumatera.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi, mengingat anggaran negara sebenarnya telah dialokasikan untuk penanganan bencana.

Said meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lead sector untuk lebih proaktif dan cepat dalam mengoordinasikan kebutuhan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Harusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai lead sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu. Saya kira Menkeu juga bisa memberikan respons dukungan anggaran yang cepat bila BNPB bisa lebih mengoordinasikan kebutuhan anggaran,” ujar Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Said mengungkapkan bahwa secara administratif, APBN 2025 masih memiliki dana on call sekitar Rp500 miliar yang dikhususkan untuk penanganan bencana di Sumatera.

Selain itu, terdapat alokasi anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang bisa digunakan melalui Peraturan Presiden.

“Poinnya, anggaran penanganan bencana di Sumatera ada alokasinya. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Secara khusus, Said mengapresiasi peran Zeni Tempur TNI AD yang mengerahkan jembatan bailey untuk membuka akses wilayah terisolasi.

Namun, ia menyayangkan jika biaya mobilisasi dan pemasangannya harus ditanggung secara swadaya oleh internal TNI.

Baca Juga: Penanganan 7 Ruas Jalan Nasional Terdampak Pasca Bencana di Aceh Tamiang Berangsur Pulih

“Kebutuhan anggaran untuk mobilisasi dan pemasangan jembatan bailey juga tidak terlalu besar. Sangat mungkin hal itu bisa dilakukan cepat jika koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik. Jangan sampai penanganan bencana berlarut-larut karena lemahnya pola koordinasi,” tambahnya.

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menambah jumlah jembatan bailey nasional guna menghadapi situasi darurat di masa depan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak dalam prosedur birokrasi yang berbelit saat menghadapi bencana.

“Kecepatan penanganan bencana menjadi kunci penting. Kita jangan terjebak prosedur birokrasi yang berbelit. Kunci penting penanganan bencana adalah keselamatan rakyat. Cara pandang itu yang harus menjadi acuan kita,” pungkasnya.