Suara.com - Israel mendukung kemungkinan pemangkasan dana oleh Amerika Serikat kepada sebuah badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang memberikan bantuan bagi para pengungsi Palestina.
Namun, Israel menginginkan agar pemotongan itu dilakukan secara bertahap, kata seorang pejabat tinggi Israel, Sabtu.
Trump pada awal pekan ini mengancam akan menahan bantuan dana di masa depan bagi Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB (UNRWA) karena Palestina dianggap tidak memiliki kemauan untuk melakukan pembicaraan perdamaian dengan Israel.
Ide Trump itu dikecam oleh Palestina sebagai bentuk pemerasan dengan ancaman dan pada awalnya mendapat reaksi beragam di Israel. Sejumlah pejabat memperingatkan bahwa pemotongan bantuan keuangan bagi Palestina bisa berbahaya.
"Perdana Menteri (Benjamin Netanyahu) mendukung pemotongan secara berkala ke UNRWA," kata seorang pejabat Israel yang tidak ingin disebutkan namanya.
Laman pemberitaan Axios melaporkan, Jumat, bahwa Amerika Serikat telah membekukan dana sebesar 125 juta dolar AS (sekitar Rp1,67 triliun) untuk UNRWA, namun seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan pemerintah belum mengambil keputusan apa pun.
Kantor PM Netanyahu mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa sang perdana menteri "mendukung pendekatan kritis Presiden Trump dan meyakini bahwa langkah praktis harus diambil untuk mengubah keadaan, yakni bahwa UNRWA sedang melanggengkan masalah pengungsi Palestina dan bukan justru menyelesaikannya." UNRWA membantu banyak penduduk di Jalur Gaza dan pemotongan anggaran bisa meningkatkan ketegangan dengan Israel, yang merupakan penyalur utama bantuan ke wilayah itu.
Amerika Serikat merupakan penyumbang terbesar kepada badan PBB tersebut. Menurut laman UNRWA, janji bantuan AS hingga 2016 ke badan itu berjumlah hampir 370 juta dolar AS (sekitar Rp4,96 triliun). (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
-
Seskab Teddy Ungkap Posisi Indonesia di BoP: Dana USD 1 Miliar Tidak Wajib dan untuk Gaza
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
4 Tokoh Dunia Termasuk Trump Ketahuan Bohong, Tutupi Hubungan dengan Epstein
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum