Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti saat menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/12/2016).
Ketua DPP Gerindra Haposan Paulus Batubara menegaskan tidak pernah meminta uang mahar kepada La Nyalla Mattalitti sebagai syarat untuk didukung maju sebagai calon gubernur di pilkada Jawa Timur. Partainya hanya menanyakan kepada La Nyalla mengenai kesiapan dananya untuk pembiayaan saksi.
"Tidak ada minta mahar itu. Tapi cuma ditanya kesiapan dananya untuk maju, karena dia harus membiayai saksi dan itu wajar," kata Haposan ditemui di kantor Vox Point Indonesia, Jalan Pasar Baru Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2017).
Dia mempersilahkan semua pihak untuk mengonfirmasi langsung kepada Gubernur yang diusung Gerindra ketika Pilkada dahulu. Salah satunya adalah Jokowi-Ahok yang diusung Gerindra pada Pilkada DKI 2012 lalu.
"Tanya sama Jokowi-Ahok waktu Pilkada DKI 2012 dimintai mahar nggak, Ridwan Kamil dulu dimintai mahar nggak, Anies dimintai mahar nggak, Deddy Mizwar dimintai mahar nggak. begitu saja," ujar dia.
Menurut dia, pengakuan La Nyala dimintai mahar Prabowo untuk maju pilkada Jatim sengaja untuk menyerang dan menjatuhkan citra partai Gerindra. Ia merasa partainya selalu dikambing hitamkan oleh partai politik pengusung dan pendukung utama penguasa.
"Sekarang ini lagi banyak kampanye hitam, pak Prabowo dan Gerindra disudutkan. Kami disudutkan kiri kanan, ini nggak sampai dalam waktu satu bulan saja soal mundurnya Azwar Anas (cawagub Jatim dari PDIP) dibilang Gerindra. Soal rumah tangga seseorang (rusak) dibilang Gerindra, kemudian soal La Nyalla," kata dia.
Dia mengaku sebetulnya tidak mau menanggapi pernyataan La Nyalla soal uang mahar yang diminta Prabowo. Namun isu menjadi 'seksi' di publik dan ramai.
"La Nyalla itu sebenarnya kan bermasalah dengan dirinya sendiri kan, dia ada kasus pidana, lalu menang praperadilan. Kami nggak tahu apakah dananya dipakai ke situ apa nggak. Yang paling jelas pak Prabowo mencoba (ingin dukung La Nyalla), karena dia meyakinkan telah mendapatkan dukungan NU dan Pak Sukarwo. Ternyata pak Sukarwo mendukung Khofifah, jadi jangan dia tidak didukung orang lain, cari kambing hitam kami yang disalahin," kata dia.
"Kalau kami santai saja menanggapinya, nggak terlalu masalah itu. Nggak perlu diambil pusing."
Isu politik uang mengemuka setelah La Nyalla mengaku dimintai uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Suara.com - Menurut La Nyalla uang itu sebagai kompensasi agar mendapat rekomendasi maju menjadi calon gubernur Jawa Timur. Tetapi akhirnya, mantan ketua umum PSSI itu gagal maju lantaran tidak memenuhi permintaan Prabowo.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Rapat DPD RI Panas! La Nyalla Dicap Otoriter Gegara Matikan Mic Senator: Forum Terhormat Jangan Ada Baku Hantam!
-
Sambut Hari Kemerdekaan ke-78 RI, Ketua DPD: Pancasila Harus Jadi Pemersatu Bangsa
-
Rekam Jejak Kontroversi La Nyalla, Kembali Daftar Jadi Calon Ketua Umum PSSI
-
Geger! Usai Minta Jokowi Ditambah 2 Tahun, Ketua DPD La Nyalla Juga Usul Presiden Dipilih MPR
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025