Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, membenarkan dirinya ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengisi jabatan Menteri Sosial. Namun Idrus mengaku belum mau membicarakan program kerjanya sebagai Mensos.
"Saya saat ini sedang menuju Istana. Masih macet," kata Idrus saat dihubungi oleh Suara.com, Rabu (17/1/2018).
Idrus menegaskan dirinya belum mau banyak berbicara mengenai program kerjanya saat nanti menjabat sebagai Mensos. "Nanti itulah. Nanti kalau saya sudah dilantik," ujarnya.
Idrus menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofiffah Indar Parawansa. Khofiffah mundur dari kabinet karena memutuskan berlaga menjadi Calon Gubernur Jawa Timur dalam Pilgub Jatim yang berlangsung pertengahan tahun 2018.
Idrus Marham lahir di Pinrang Sulawesi Selatan pada tahun 1962. Sejak muda, Idrus banyak aktif dan terlibat pada organisasi kepemudaan dan keagamaan seperti Karang Taruna dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).Idrus Marham melepas masa lajanganya pada umur 47 tahun dengan menikahi Ridro Ekasari (umur 28 tahun) pada hari kamis 4 Juni 2009.
Idrus Marham menempuh pendidikannya dari SD hingga SMA di daerah asalnya Sulawesi Selatan. Setelah lulus SMA pada tahun 1979 Idrus melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Alaudin Makassar.Tahun 1983 Idrus melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang.[1] Pada tahun 2009 ketika masih menjadi anggota DPR periode 2004-2009 Idrus menyelesaikan pendidikan S3 nya di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
Masuknya Idrus dalam dunia politik dimulai ketika ia terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada pemilu 1997.Setelah itu melalui partai Golkar ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk tiga periode berturut-turut yaitu 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2004 untuk daerah pemilihan III Sulawesi Selatan.
Salah satu peran Idrus yang menonjol sebagai anggota DPR adalah ketika Ia menjadi ketua Panitia Khusus Hak Angket Bank Century. Skandal ini muncul di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009 - 2014.
Baca Juga: Moeldoko Geser Teten, Ini Lima Pejabat Baru di Kabinet Jokowi
Tag
Berita Terkait
-
Chatib Basri Ungkap Jalan Keluar Krisis Ekonomi saat Rumor Jadi Menkeu: Jangan Naikkan Pajak
-
Di Aceh, Ratusan Calon Siswa Terjangkau Masuk Sekolah Rakyat
-
Alasan Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat: Biar Aspirasi Buruh Gak Macet
-
Prabowo Lantik Said Iqbal dan Nanik S Deyang, Ini Daftar Pejabat Baru di Istana
-
Said Iqbal Masuk Istana! Prabowo Lantik Tokoh Buruh Jadi Penasihat Sore Ini
Terpopuler
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Roy Suryo Ditangkap di Bintaro Terkait Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Sempat Diancam Borgol
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Tanpa APBD! Pramono Anung Bangun Pedestrian Deck Dukuh Atas, Jamin Patung Sudirman Tak Digeser
-
Buntut Kasus Sulis, Dishub DKI Janji Siapkan Parkir Khusus Ojol di Mal
-
Penyintas Bencana di Pidie Jaya Ubah Dana Stimulan Jadi Modal Usaha
-
Mulai Besok! Eks Karyawan Hotel Sultan Wajib Lapor ke Posko GBK Demi Kepastian Nasib
-
'Efisiensi Tebang Pilih', Ekonom CELIOS: Dana Transfer Dipangkas Bikin Daerah Mandul!
-
Predator Anak di Cakung DItangkap: Nekat Jebol Atap Rumah Demi Kabur usai Kepergok Warga
-
Wasekjen PBNU: Usulan Perubahan Ketentuan AHWA Berasal dari Syuriyah PWNU Jateng
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Hilirisasi Kakao Bukti Nyata Keberhasilan Dana Otsus Papua
-
Kabar Gembira! Pajak Film Nasional di Jakarta Dipangkas 50 Persen
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?