Suara.com - Djafar Badjeber, pendiri Partai Hanura, mempertanyakan penyebab pengurus DPP partainya ingin memecat Ketua Umum Oesman Sapta Odang.
Sebab, kata Djafar, DPP Hanura mendadak akan menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk menggantikan OSO—akronim beken Oesman.
Djafar menilai pencopotan OSO dari jabatannya merupakan aksi inkonstitusional. Sebab, Ketua DPD RI itu adalah ketua umum yang terpilih secara aklamasi sesuai Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Hanura.
"Tampaknya mereka ini sedang haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," kata Djafar, Rabu (17/1/2018).
Djafar mengakui merasa geli, mengetahui alasan pengurus DPP yang menilai Oesman melanggar AD/ART. Sebab, setiap pelanggaran apa pun harus lebih dulu dibahas di internal.
Lagi pula, kata dia, momentumnya tidak tepat. Sebab, Partai Hanura sedang bersiap menghadapi “tahun-tahun politik”.
"Mana pelanggaran itu? mengapa tidak dibicarakan melalui rapat dulu? Kalau, katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, akan tetapi momentumnya tak tepat. Karena Partai Hanura mempunyai agenda besar yaitu pilkada dan pemilu," tutur Djafar.
Karenanya, Djafar menilai pemecatan OSO dilakukan sepihak dan merupakan tindakan provokatif serta merusak partai secara sistematis.
Baca Juga: Baca Puisi di Film Dilan, Iqbaal Tiru Reza Rahadian
"Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa upaya 'kudeta' sudah dirancang dua atau tiga bulan lalu. Mereka pikir semudah itu merebut kekuasaan ini. Kalau tak ada restu dari 'orang tertentu', tidak mungkin mereka berani melawan," ujar Djafar.
Djafar menyebut, 'orang besar' di balik pemecatan tersebut tak rela melepaskan jabatan ketua umum kepada OSO. Namun, dia tidak menyebutkan siapa 'orang besar' tersebut.
"Berdasarkan berbagai informasi dan pernyataan beberapa orang, yakin hakulyakin bahwa dia ini (orang besar) masih butuh 'mainan' dan memperbanyak pundi-pundi," kata Djafar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO