Banyak Politisi Hanura Akan Pindah Partai Jika OSO Masih Memimpin

Suara.com - Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nurdin Tampubolon mengatakan banyak anggota DPR dari Hanura akan pindah partai jika Oesman Sapta Odang dipertahankan sebagai Ketua Umum partai besutan Wiranto itu.

"Iya, memang sudah banyak anggota DPR RI, kalau tetap seperti ini tata kelola partai, ya mereka sudah berpikir mencari partai lain," kata Nurdin saat dihubungi, Selasa (16/1/ 2018).

Sebab itu, lanjut Nurdin, sejumlah anggota Fraksi Hanura di DPR dan sejumlah DPD mendorong segera dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk menggantikan Oesman dari posisi Ketua Umum.

Nurdin mengatakan pelanggaran yang dilakukan Oesman sebagai Ketua Umum Hanura tidak hanya pada kebijakan untuk Pilkada 2018. Oesman membubarkan Tim Pilkada Pusat Partai Hanura.

"Sudah ada beberapa permasalahan-permasalahan yang memang ada pelanggaran di AD/ART. Jadi artinya salah satunya ya pengelolaan tata kelola daripada Pilkada itu," ujar Nurdin.

Namun Nurdin tidak menjelaskan pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh Oesman. Ia lebih menekankan pada kebijakan-kebijakan Oesman dalam menyambut Pilkada 2018, terutama adanya permintaan mahar politik bagi sejumlah kandidat.

"Adanya pengaduan dari para calon, ada mahar yang menurut informasi beberapa calon tidak masuk akal dan ini yang membuat kita juga melihat pelanggaran itu sudah ada dan kita berhentikan Ketum," tutur Nurdin.

Sejumlah surat rekomendasi untuk kandidat kepala daerah yang sudah diputuskan oleh Tim Pilkada Pusat Hanura dirubah oleh Oesman sendiri sehingga banyak bermunculan SK ganda.

"Ini kan tidak mengikuti mekanisme lagi. Jadi seperti itu, ada dua rekom di satu tempat, ada yang sudah dibayar tapi rekom nggak keluar," ujar Nurdin.

Baca Juga: Pemberhentian OSO Langgar AD dan ART Hanura

Nurdin tidak tahu apa motif Oesman melakukan hal tersebut. Namin ia sangat menyayangkan tindakan Ketua DPD RI.

"Saya nggak tahu (motifnya), apakah dia mau cari uang atau bagaimana. Kita sangat sayangkan tindakan pak OSO Ketum partai. Kalau sebagai Ketum itu seharusnya tidak terjadi karena menyangkut masa depan partai dan menyangkut kepada Pilkada, kepada calon-calon yang harusnya bisa masuk yang bagus- bagus, bisa dapat yang kurang bagus," kata Nurdin.