Suara.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang Supriyadi mengkhawatirkan potensi angka golongan putih yang tinggi pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018.
"Kalau melihat hanya dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, saya mengkhawatirkan angka golput meningkat," katanya, usai pencocokan dan penelitian data pemilih Pilgub Jateng 2018 di kediamannya di Semarang, Sabtu.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan semakin sedikitnya kandidat yang bersaing pada pemilihan kepala daerah (pilkada) akan membuat minat masyarakat untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi setidaknya berkurang.
Berbeda, kata dia, jika pilkada diikuti lebih dari dua pasangan calon yang membuat masyarakat memiliki banyak alternatif memilih sosok pemimpinnya sehingga minat masyarakat dengan sendirinya lebih besar.
Setidaknya ada dua pasangan calon yang sudah ditetapkan koalisi partai politik untuk bersaing pada Pilgub Jateng 2018, yakni Ganjar Pranowo (petahana) dan Taj Yasin diusung koalisi PDI Perjuangan beserta sejumlah parpol.
Pasangan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang kedua, yakni Sudirman Said dan Ida Fauziah yang diusung oleh koalisi sejumlah parpol, seperti Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Supriyadi mengatakan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program, termasuk menyadarkan betapa pentingnya menggunakan hak pilih sebagai warga negara, tetap dilakukan berapapun jumlah calonnya.
Kalau pasangan calon yang ikut semakin banyak, kata dia, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat lebih merata, minimal dari kampanye yang dilakukan pasangan calon yang bersangkutan, ditambah parpol pengusung.
"Ini menjadi kerja keras dari parpol pengusung dan pendukung, bukan hanya pasangan calon. Bagaimana mengoptimalkan mesin parpol yang dimilikinya untuk menyampaikan program agar golput bisa ditekan," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU), kata dia, harus bisa memaksimalkan perannya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat secara merata agar menyadari pentingnya menggunakan hak pilih untuk menentukan masa depan.
Tak hanya itu, Supriyadi mengatakan sosialisasi sebenarnya tidak bisa hanya mengandalkan peran KPU, tetapi seluruh elemen masyarakat, mulai tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga camat, lurah, dan jajaran RT/RW.
"Kami berharap masyarakat sadar pentingnya menggunakan hak pilih pada pilkada. Hak pilih mereka menentukan masa depan Jateng. Jangan sampai ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya," katanya. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana