Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo, didampingi Romo Benny Susetyo, mengunjungi cendekiawan muslim Ahmad Syafii Maarif dikediamannya di Jakarta, Minggu (21/1/2018). Dalam kunjungan itu, ada dua poin utama yang dititipkan Buya Syafii, sapaan Syafii Maarif, kepada Bamsoet.
Pertama, Buya Syafii meminta Bamsoet mengembalikan marwah DPR. Berikutnya, dia meminta Bamsoet mencegah upaya legalisasi LGBT atau pasangan sejenis.
Pada kesempatan tersebut, Buya Syafii didampingi kader muda Muhammadiyah, Defi Indiyanto Budiarto, dan terjadi pembicaraan yang akrab dan hangat.
Menurut Bamsoet, kedatangannya menemui Buya Syafii untuk meminta nasihat. Bamsoet yang baru menduduki jabatan ketua DPR, merasa perlu mendapat nasihat dari tokoh-tokoh senior, sehingga tidak keliru dalam mengambil keputusan untuk mengembalikan marwah DPR menjadi lebih baik.
"Pertemuan dengan Buya Syafii berlangsung hangat dan banyak canda, meskipun Buya banyak memberikan nasihat-nasihat," katanya.
Menurut Bambang, mantan ketua umum PP Muhammadiyah itu memberikan nasihat agar dirinya dapat mengembalikan marwah DPR sebagai lembaga terhormat dan bermartabat.
Buya Syafii yang kini menjadi salah satu presidium Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) juga meminta Bamsoet dapat mengembalikan keadaban DPR agar dalam penyusunan perundang-undangan bersih dari kepentingan kelompok dan transaksional.
"Buya menyarankan agar penataan perundang-undangan sesuai denilai-nilai Pancasila," katanya.
Pada kesempatan tersebut, menurut Bamsoet, Buya Syafii juga menegaskan, agar DPR jangan sampai membuat undang-undang yang melegalisasikan pernikahan pasangan sejenis atau LGBT.
Baca Juga: Minggu Malam, Jokowi Blusukan ke Palembang Square Mall
"Buya secara tegas meminta kepada saya agar DPR tidak membuat UU yang melegalkan LGBT, bertetangan dengan jiwa Pancasila," katanya.
Bamsoet berjanji akan melaksanakan amanat dari Buya Syafii. Bahkan siap mempertaruhkan jabatannya jika DPR sampai membuat UU yang melegalkan pernikahan pasangan sejenis. [Antara]
Berita Terkait
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli
-
KPU Larang Publik Akses Ijazah Capres-Cawapres Tanpa Izin Pemilik
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru