Suara.com - DPP Partai Hati Nurani Rakyat kubu Daryatmo melaporkan Oesman Sapta Odang ke Bareskrim Polri atas dugaan penggelapan dana Partai Hanura sebesar Rp200 milyar, Senin (22/1/ 2018).
Hal itu disampaikan oleh politikus DPP Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rsudiana. Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai langkah untuk membersihkan Hanura dari praktek culas oknum tertentu.
"Hari ini kita sudah mengutus orang ke Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan pak OSO atas dugaan penggelapan uang partai sebesar Rp200 miliar lebih dan dimasukkan ke dalam OSO sekuritas," kata Dadang di DPR, Jakarta, Senin (22/1/2018).
Dadang berharap aparat penegak hukum bisa mengungkap kepada publik mengenai indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Oesman Sapta selama menjadi Ketua Umum Hanura.
"Sehingga aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum dan kita membuka kepada rakyat bahwa kita tidak main-main dan Munaslub Hanura di Bambu Apus benar-benar tidak ada kompromi dengan praktik yang dilakukan pak OSO, sehingga kita laporkan resmi hari ini," ujar Dadang.
Dadang mengklaim, pihaknya punya bukti data lengkap bahwa Oesman benar-benar menggelapkan uang partai.
"Sesuai UU TPPU dari mulai bukti transfer dan sebagainya sudah ada. Ada bukti transfer dilakukan Wabendum yang punya integritas dan selalu menyetor ke OSO Sekuritas," tutur Dadang.
"Semua bukti sangat kuat jadi kita sama sekali tidak main-main, bukti sangat kuat sekali, tidak akan terbantahkan dan saksinya masih ada," Dadang menambahkan.
Partai Hanura terbelah menjadi dua kubu setelah Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Sarifuddin Sudding bersama sejumlah Ketua DPP lainnya melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap Oesman.
Baca Juga: Pendiri Hanura Prihatin Partainya Terpecah Jadi 2 Kubu
Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang pun terlibat dalam aksi yang berujung pada Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura. Lewat forum Munaslub, kubu Sarifuddin memecat Oesman Sapta dan mengangkat Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Hanura.
Berita Terkait
-
Politikus Partai Hanura Pemilik Tempat Karaoke Plus Prostitusi Ditahan
-
Buka Bersama Partai Hanura dengan Kepala Daerah, Gubernur Aceh Beberkan Cerita Saat Retret
-
Kampanye Akbar Pramono-Rano Tanpa Bendera PDI Perjuangan dan Hanura, Ada Apa?
-
Minta Masyarakat Hati-hati Pilih Gubernur Jakarta, Ketum Hanura: Saya Tahu Kelakuan Salah Satu Calon
-
Pramono-Rano Dapat Tambahan Dukungan Partai Hanura, RK-Suswono Didukung PKN
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian