Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, hari ini, menghadirkan lima saksi.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru