Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, hari ini, menghadirkan lima saksi.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Sindiran Pedas? Akademisi Sebut Jejak Sopir Sahroni, Noel, Setnov, Bahlil, hingga Haji Isam
-
Bukan di Bawah Bahlil, Golkar Siapkan Posisi 'Dewa' untuk Setya Novanto?
-
"Enaknya Jadi Setnov": Koruptor Rp 2,3 Triliun Bebas, Keadilan Jadi Lelucon?
-
Politisi NasDem Bela Remisi Setnov? 'Fine-Fine Saja' Lalu Singgung Amnesti Hasto dan Tom Lembong
-
Bebas dari Penjara, Kekayaan Setya Novanto Tembus Ratusan Miliar!
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka