Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, hari ini, menghadirkan lima saksi.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
HUT Fraksi Golkar, Sarmuji Kenang Jasa Setya Novanto: Saya Banyak Belajar Menghadapi Tekanan
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
Terpopuler
- Prabowo Timbang Chatib Basri Gantikan Purbaya, Senin Disebut Bakal Ada Reshuflle Kabinet
- Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
- 5 Bedak Padat Mengandung SPF, Praktis untuk Touch Up Sekaligus Lindungi Kulit dari Matahari
- Mathew Baker Masih Dianggap Milik Australia meski Dipanggil Timnas Indonesia Senior
- Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
Pilihan
Terkini
-
Mendagri Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru: Datang Jam 8 Pulang Jam 10, Cuma Jadi Beban!
-
Ngeri! Detik-detik Ledakan di Fatmawati Jaksel, Wajah Dua Pekerja Terluka
-
Gubernur Bobby Nasution Tegur PLN, Minta Kompensasi bagi Masyarakat Terdampak Pemadaman Listrik
-
Jelang Vonis, Tim Advokasi Minta Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Dihentikan
-
Pemprov Jateng Raih WTP 15 Kali Beruntun, Bukti Nyata Akuntabilitas Anggaran
-
Transjabodetabek Tak Mungkin Bertahan di Tarif Rp 3.500
-
Prabowo Didesak Segera Ganti Menteri Ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa
-
Biar Hemat Gizi Terjamin, DPR Desak Dapur MBG Berbasis Sekolah
-
Wacana '98 Jilid 2' Dinilai Bisa Terjadi Jika Kepercayaan Publik Terus Merosot
-
IRGC Luncurkan Operasi Nasr, Targetkan Pangkalan Udara Utama Israel