Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, hari ini, menghadirkan lima saksi.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025