Sidang Setya Novanto [suara.com/Nikolaus Tolen]
Sidang kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto, hari ini, menghadirkan lima saksi.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiarto. Sebelumnya mereka sudah divonis. Kemudian mantan pimpinan Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir, Direktur PT. Data Aksara Aditya dan wiraswasta Yusman Salihin.
Ketika Mirwan dihadirkan, majelis hakim menanyakan tentang mekanisme proyek e-KTP di DPR.
"Bagaimana suatu program atau proyek dapat anggaran?"
"Kita di banggar nggak bahas e-KTP, kita hanya bahas anggaran dari APBN." Mirwan menjawab.
"Mekanisme anggaran ada?"
"Itu sudah ditetapkan pemerintah, dibahas di komisi yang bersangkutan. Sudah ditetapkan di nota keuangan, program e-KTP dibahas di Komisi II (DPR)."
Mirwan mengatakan Komisi II merupakan mitra kemendagri.
"Kita nggak ada bahas e-KTP di badan anggaran, kita menerima gelondongan," katanya.
Hakim juga menanyakan apakah Mirwan mengenal Novanto. Pada waktu proyek berlangsung, Novanto menjadi ketua Fraksi Golkar. Mirwan kenal karena sama-sama anggota dewan. Bahkan, sebelum Novanto jadi anggota dewan, Mirwan sudah sering ketemu.
"Pernah, hanya ketemu SN, tidak ada bicara masalah. Saya kenal SN sebalum jadi anggota dewan. Saya sering ke restoran dia. Saya sempat tanya e-KTP, apa benar ada? Itu sebelum Komisi II bahas. Saya dapat informasi dari yusman, saya iseng ke ruangan SN tahun 2009," kata Mirwan.
Tag
Komentar
Berita Terkait
-
Mengintip Rumah Setya Novanto di Kupang yang Dilelang KPK, Harganya Miliaran!
-
Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat! Cacat Hukum? Ini Kata Penggugat
-
Setnov Bebas Bersyarat, Arukki dan LP3HI Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta: Kecewa!
-
Terpopuler: Anak Setya Novanto Menikah, Gaji Pensiunan PNS Bakal Naik Oktober 2025?
-
Biodata dan Agama Rheza Herwindo, Anak Setya Novanto yang Nikahi Kerenina Sunny
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam