Suara.com - "Saya mau tamasya, berkeliling-keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak.. becak.. tolong bawa saya".
Salah satu bait lagu berjudul "Naik Becak" ciptaan Ibu Soed itu, mungkin tidak lagi dikenal oleh anak-anak Jakarta kaekinian. Jangankan mengenal lagunya, melihat wujud becak saja mungkin mereka juga tidak pernah.
Becak memang sudah cukup lama dilarang di ibu kota. Kalaupun anak-anak Jakarta ada yang pernah melihat atau menaiki becak, kemungkinan saat bepergian ke daerah lain.
Di beberapa daerah di Jawa Tengah, becak masih mudah ditemui. Keberadaan mereka sudah mulai tergusur, tidak hanya karena aturan pemerintah yang melarang mereka, tetapi juga mulai digantikan oleh ojek bersepeda motor.
Namun, anak-anak Jakarta kemungkinan akan berkesempatan melihat dan naik becak. Hal itu bisa terlaksana, bila wacana yang dilempar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengizinkan kembali becak beroperasi di ibu kota jadi digeber.
Anies mengatakan, pengoperasian becak di Jakarta akan disesuaikan dengan kebutuhan warga. Becak tidak akan dioperasikan di setiap jalan, tetapi hanya di wilayah permukiman atau perkampungan.
"Jadi, becak akan dioperasikan di wilayah yang memang warganya masih membutuhkan sebagai transportasi. Dengan kata lain, akan menjadi semacam angkutan lingkungan," katanya.
Anies menyebut sebagian warga Jakarta ada yang masih membutuhkan becak. Karena itu, dia meyakini bila pengoperasian becak di ibu kota diatur dengan baik, Jakarta akan menjadi kota yang lebih baik.
Baca Juga: Zidane: Kalau Pemain Tak Lagi Percaya, Aku Bakal Mundur
"Kota ini bisa terasa sebagai tempat untuk semua," ujarnya.
Meskipun secara resmi sudah dilarang, Anies mengatakan masih ada becak yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di Jakarta. Jumlahnya tidak sedikit karena mencapai 1.000 unit.
Pelarangan Becak Becak kali pertama dilarang di Jakarta pada 1989 oleh Gubernur Wiyogo Admodarminto.
Pada 1998, Gubernur Sutiyoso kembali memperbolehkan becak dengan alasan memberi salah satu alternatif pekerjaan kaum miskin pada masa krisis ekonomi.
Sekitar 2001, becak kembali dilarang di Jakarta oleh Sutiyoso. Saat itu, keberadaan becak di Jakarta memang sudah hampir habis.
Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan, merupakan salah satu orang yang saat itu mengikuti perkembangan pelarangan becak di ibu kota. Sebagai pengacara, dia bahkan pernah menjadi kuasa hukum para abang becak.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum