Suara.com - UN Women dan Wahid Foundation meluncurkan hasil survei nasional tentang potensi toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim di Indonesia. Dalam survei itu menyebutkan perempuan Indonesia memiliki potensi menjadi agen perdamaian.
Di Indonesia, sebanyak 80,7 persen perempuan mendukung hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan atau keyakinan. Disamping itu, sebanyak 80,8 persen perempuan lebih tidak bersedia radikal dibanding laki-laki (76,7 persen) dan perempuan yang intoleran (55 persen) lebih sedikit dibanding laki-laki (59,2 persen). Perempuan (53,3 persen) juga memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai dibanding laki-laki (60,3 persen).
“Ini adalah hasil survei yang memaparkan situasi potensi toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim dan menyoroti faktor yang berkontribusi terhadap penerimaan terhadap penguatan toleransi di Indonesia,” terang Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation.
“Dalam analisisnya, survei ini juga menunjukkan rekomendasi terkait peran perempuan muslim dalam membangun nilai toleransi dan perdamaian,” lanjut Yenny.
Survei nasional ini didukung oleh UN Women dan Wahid Foundation dan dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia sebagai bagian dari program ‘Perempuan Berdaya, Komunitas Damai’. Survei ini dilaksanakan di bulan Oktober 2017 dan melibatkan 1500 responden laki-laki dan perempuan di 34 provinsi di Indonesia.
“Mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi, serta perdamaian adalah tujuan dari program ‘Perempuan Berdaya, Komunitas Damai’ dari UN Women bekerja sama dengan Wahid Foundation,” ucap Sabine Machl, UN Women Representative.
“Perempuan memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai kepada keluarga dan komunitas. Namun, potensi dan kontribusi dari perempuan dalam perdamaian, sejak dulu, seringkali diabaikan. Oleh karena itu, sekarang inilah saatnya membuka potensi perempuan sebagai agen perdamaian.”
Survei nasional ini juga melihat bagaimana kesetaraan gender dipersepsikan oleh perempuan muslim di Indonesia. Berdasarkan hasil survei, 14,9 persen perempuan mendukung pandangan dan sikap progresif tentang gender dan 8,6 persen perempuan mendukung pandangan dan sikap yang pro keadilan gender. Hasil survei juga menunjukan bahwa tingkat otonomi perempuan (53,3 persen) untuk mengambil keputusan dalam hidupnya lebih rendah dibanding laki-laki (80,2 persen).
“Ini menunjukan jika upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan agenda strategis dalam upaya penguatan toleransi dan perdamaian di kalangan perempuan,” tambah Yenny.
Baca Juga: Menelusuri Sejarah Sate Kerbau, Simbol Toleransi di Kota Kudus
Survei ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan, institusi pemerintah dan pemimpin komunitas untuk mengatasi masalah toleransi sosial keagamaan dengan memberikan kesempatan dan mendorong kepemimpinan perempuan dalam membangun kohesi sosial dan memperkuat ketahanan di tingkat masyarakat.
Berita Terkait
-
Angkat Tanda Lahir,Wajah Perempuan Ini Ditanami Empat Balon
-
Hakim Usir Perempuan dari Persidangan karena Tolak Lepas Jilbab
-
Di Inggris, Banyak Perempuan Kecanduan Tes Kehamilan, Kok Bisa?
-
Generasi Baru Berinovasi dengan Kepercayaan Baru Lewat Internet
-
Ritual Suci, Tebak dengan Apa Perempuan Ini Lumuri Wajahnya?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April