"Begitu pula pemerintah ke depan perlu melakukan perubahan regulasi atau UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengakui alat transportasi online atau berbasis perkembangan teknologi."
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menemui driver taksi online yang tergabung dalam Aliansi Nasional Driver Online yang sedang demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan.
Budi menemui mereka setelah beberapa waktu sebelumnya 15 perwakilan aliansi diterima Budi di dalam gedung kementerian.
"Teman-teman ada yang 15 orang yang bertemu saya, pak dirjen. Saya memahami apa yang menjadi aspirasi anda," ujar Budi di depan gedung.
Budi mengatakan akan berbicara dengan sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika, terkait penolakan itu.
"Pertama adalah kami kan ke kominfo untuk membicarakan berkaitan dengan aplikasi," ucap Budi.
Kemenhub juga akan berbicara dengan perusahaan yang menyelenggarakan taksi online.
"Kedua, kami akan berbicara dengan aplikator berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk diatur. Dan ketiga, kami akan ketemu dengan Kepolisian untuk membahas SIM itu menjadi murah," kata dia.
Usai ditemui Budi, para supir membubarkan diri.
Kalau aspirasi tak dipenuhi, Malinda dan kawan-kawannya akan kembali demonstrasi.
Tag
Berita Terkait
-
Teror Order Fiktif 'Hendro' Gegerkan Cipulir, 85 Sopir Taksi Online Jadi Korban!
-
Kericuhan Warnai FGD Kemenhub saat Bahas Kebijakan untuk Ojol, Ada Apa?
-
Tumpangi Taksi Online, Awdella Jebolan Indonesian Idol Alami Kejadian Mengerikan
-
6 Rekomendasi Mobil Bekas Murah untuk Driver Taksi Online: Paling Irit, Perawatan Mudah!
-
Bongkar Habis! Perbandingan Sigra, Calya, Formo S: Mobil Ideal untuk Driver Online
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu