Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Jombang Nyono Suharli pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap orang nomor satu di kabupaten tersebut.
Informasi yang dihimpun, KPK tiba di rumah dinas tersebut pada Sabtu (3/2) malam sekitar jam 18.30 WIB dengan mengendarai mobil. Kendaraan itu diparkir di halaman pendopo tersebut dan langsung masuk ke ruangan.
Tim penyidik memeriksa sejumlah ruangan di pendopo hingga sekitar jam 22.25 WIB. Ada empat petugas yang keluar dari pendopo. Mereka membawa sejumlah dokumen ketika keluar dari pendopo tersebut.
Sejumlah wartawan yang sudah menunggu di luar pendopo, mencoba untuk mengonfirmasi langsung, namun tim penyidik bungkam. Mereka langsung meninggalkan lokasi.
Petugas Satpol PP yang berjaga di lokasi juga mengatakan tidak mengetahui dengan pasti kedatangan tim tersebut. Ia juga tidak mengizinkan wartawan untuk masuk bersama-sama ke dalam pendopo.
"Wartawan yang masuk jangan banyak-banyak, bergantian saja," kata Sutejo, salah seorang petugas Satpol PP yang berjaga.
Selain memeriksa pendopo, sejumlah pegawai di Kabupaten Jombang juga diperiksa di Mapolres Jombang. Namun, untuk inti dari pemeriksaan belum diketahui dengan pasti.
Sejumlah pegawai yang sudah selesai pemeriksaan juga enggan untuk mengatakan terkait dengan isi pemeriksaan itu. Mereka bungkam dan memilih langsung meninggalkan lokasi mapolres.
Informasinya, tim penyidik KPK juga melakukan penyegelan sejumlah ruangan di Pemkab Jombang. Namun, berapa pastinya ruangan yang disegel hingga kini juga belum ada konfirmasi lebih pasti.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Bupati Jombang Nyono Suharli. Ia ditangkap dengan ajudannya. Saat ini, yang bersangkutan sudah di KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK juga mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan perkara serta status yang bersangkutan. (Antara)
Berita Terkait
-
Purbaya Tak Berhentikan Posisi Dirjen Bea Cukai Usai Namanya Terseret Dakwaan Suap KPK
-
Mensos Gus Ipul Sambangi KPK Besok, Minta Nasihat Terkait Pengadaan Sekolah Rakyat yang Disorot
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan