Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk aktif menanggulangi bencana alam yang sedang marak terjadi. Menurutnya, Pemda tidak bisa sepenuhnya berharap kepada pemerintah pusat.
"Itu kan peristiwa alam yang biasa dan sering terjadi, maka yang harus diwaspadai adalah bagaimana pemerintah daerah untuk memitigasi itu. Jadi jangan hanya menyerahkan ke pusat dong," katanya saat hadir dalam diskusi bertajuk "Risiko Politik Indonesia Menjelang Pemilu" di Graha Bimanesa, Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).
Moeldoko mengatakan, Pemda harus bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat akan akibat bencana alam yang terjadi.
Salah satunya lewat sosialiasi yang dilakukan terus-menerus. Dengan begini, maka warga yang tinggal di lokasi rawan bencana bisa mudah dipindahkan.
"Pemda harus memitigasi dengan baik. Setelah itu melalui radio dan media yang lain, memberikan sosialiasi kepada masyarakat, aware, kesadaran kepada masyarakat agar hati-hati khususnya yang tinggal di gunung, karena akan terjadi longsor," kata Moeldoko.
Moeldoko juga mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencari alternatif lain dalam menanggulangi bencana alam.
Mantan Panglima TNI ini mengatakan curah hujan tinggi yang melanda Tanah Air akhir-akhir ini bisa memunculkan bencana alam.
"Kondisi cuaca seperti ini diperlukan mitigasi. Diperlukan alternatif, cara bertindak yang efeketif untuk menangani itu. Saya sering berkomunikasi dengan komandannya BNPB, untuk bagaimana menyikapi longsor, banjir, dan seterusnya," katanya.
Sebelumnya, pada Senin (5/2/2018) banjir kembali menerjang sejumlah wilayah Ibu Kota Jakarta. Itu juga terjadi menyusul tingginya curah hujan di wilayah Puncak, Bogor.
Baca Juga: Srikandi-srikandi Indonesia Sapu Bersih Poin Lawan Singapura
Selain bencana banjir, bencana longsor juga menerjang Indonesia, seperti yang terjadi di wilayah Puncak.
Berita Terkait
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
Hasil Tes Urine Sopir Calya Ugal-ugalan Bersih Zat Adiktif, Tapi Ditemukan Benda Ini di Mobil
-
DPRD DKI: Pasar Induk Kramat Jati Jadi 'Lapak' Pembuangan Sampah Ilegal
-
Viral Trotoar Tebet Barat Berubah Jadi Pangkalan Truk Tinja, Terjadi Pembiaran Parkir Liar?
-
Dari Jantung Pertahanan ke Lini Tengah, Ini Kunci Sukses Jordi Amat di Persija
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?