Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan kedepan tidak ada lagi bangunan rumah di bantaran Kali Ciliwung. Hal tersebut agar tidak lagi warga yang menjadi korban banjir.
"Jangka panjangnya, Ciliwung ini bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah ya, bangunan liar itu pasti ya. Saya rasa nggak bisa ditawar itu,'' ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/2/2018) malam.
Saefullah pun mengakui penanganan yang dilakukan Pemprov DKI terlambat dalam membuat Banjir Kanal Timur.
"Jadi sebetulnya kami sudah sangat telat ini. Jadi begitu dulu ada Ciliwung, Belanda bikin BKB ya. Harusnya kali itu idealnya seperti BKT sekarang ini. Itu paling ideal kalau kamu lewat BKT, kamu cek aja tuh. Itu idealnya kali. Karena itu saya tiap hari lewat BKT kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT," kata dia.
"Jadi begitu ada gubuk, langsung saya telepon lurahnya. Pak Lurah ini ada gubuk ya, nanti banyak nih, saya bilang, tolong diberesin. Jadi beres," sambungnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menyebut seharusnya sungai-sungai di Jakarta dibuat seperti Banjir Kanal Timur yang lebar, memiliki aliran tengah, bantarannya bebas dari bangunan rumah, ada turap beton (Sheet Pile) dan memiliki inspeksi.
"Jadi idealnya seperti itu. Jadi ada aliran tengahnya, ada bantarannya ada sheet pile nya, ada inspeksi itu," ucap Saefullah
Tak hanya itu, ia menuturkan, pembangunan turap atau sheet pile di Kali Ciliwung tetap dilanjutkan.
Pemprov kata Saefullah akan berupaya melakukan pendekatan kepada warga untuk direlokasi.
Baca Juga: Dipanggil Mangkir, Pejabat DKI Diminta Saefullah Korporatif
"Jadi mudah-mudahan di 2018, BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) terus jalanin ini sheet pile-sheet pile ini. Kita sampaikan bahwa harus pindah, ini sudah kita siapin tempatnya. Tidak jauh dari sini. Kalau nggak mau? Diajak terus pasti mau. Pasti mau kan pendekatannya dengan hati," tandasnya.
Berita Terkait
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Nggak Perlu Lompat Pagar lagi, Kini di Stasiun Cikini Ada Pelican Crossing
-
Atasi BABS, Pemprov DKI Bangun Septic Tank Komunal dan Pasang Biopal di Permukiman Padat
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah