Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan kedepan tidak ada lagi bangunan rumah di bantaran Kali Ciliwung. Hal tersebut agar tidak lagi warga yang menjadi korban banjir.
"Jangka panjangnya, Ciliwung ini bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah ya, bangunan liar itu pasti ya. Saya rasa nggak bisa ditawar itu,'' ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/2/2018) malam.
Saefullah pun mengakui penanganan yang dilakukan Pemprov DKI terlambat dalam membuat Banjir Kanal Timur.
"Jadi sebetulnya kami sudah sangat telat ini. Jadi begitu dulu ada Ciliwung, Belanda bikin BKB ya. Harusnya kali itu idealnya seperti BKT sekarang ini. Itu paling ideal kalau kamu lewat BKT, kamu cek aja tuh. Itu idealnya kali. Karena itu saya tiap hari lewat BKT kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT," kata dia.
"Jadi begitu ada gubuk, langsung saya telepon lurahnya. Pak Lurah ini ada gubuk ya, nanti banyak nih, saya bilang, tolong diberesin. Jadi beres," sambungnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menyebut seharusnya sungai-sungai di Jakarta dibuat seperti Banjir Kanal Timur yang lebar, memiliki aliran tengah, bantarannya bebas dari bangunan rumah, ada turap beton (Sheet Pile) dan memiliki inspeksi.
"Jadi idealnya seperti itu. Jadi ada aliran tengahnya, ada bantarannya ada sheet pile nya, ada inspeksi itu," ucap Saefullah
Tak hanya itu, ia menuturkan, pembangunan turap atau sheet pile di Kali Ciliwung tetap dilanjutkan.
Pemprov kata Saefullah akan berupaya melakukan pendekatan kepada warga untuk direlokasi.
Baca Juga: Dipanggil Mangkir, Pejabat DKI Diminta Saefullah Korporatif
"Jadi mudah-mudahan di 2018, BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) terus jalanin ini sheet pile-sheet pile ini. Kita sampaikan bahwa harus pindah, ini sudah kita siapin tempatnya. Tidak jauh dari sini. Kalau nggak mau? Diajak terus pasti mau. Pasti mau kan pendekatannya dengan hati," tandasnya.
Berita Terkait
-
Sulap Kawasan Padat Jadi Destinasi Kuliner, Pemprov DKI Dukung Gentengisasi Menteng Tenggulun
-
Apakah Warga KTP Non-DKI Boleh Ikut Mudik Gratis Pemprov? Begini Caranya
-
Update Kuota Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026, Ini Link Daftarnya
-
Link Daftar Mudik Gratis DKI Jakarta 2026 dan Syarat Lengkapnya: Dibuka Besok, Siap War Tiket
-
Pemprov DKI Lebarkan Jalan RS Fatmawati untuk Kawasan TOD dan Akses Transjakarta
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan
-
Ancaman Nyata dari AS hingga AI: Bagaimana RI Menjaga 'Benteng' Pembangunan Nasional di 2026?