Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan kedepan tidak ada lagi bangunan rumah di bantaran Kali Ciliwung. Hal tersebut agar tidak lagi warga yang menjadi korban banjir.
"Jangka panjangnya, Ciliwung ini bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah ya, bangunan liar itu pasti ya. Saya rasa nggak bisa ditawar itu,'' ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/2/2018) malam.
Saefullah pun mengakui penanganan yang dilakukan Pemprov DKI terlambat dalam membuat Banjir Kanal Timur.
"Jadi sebetulnya kami sudah sangat telat ini. Jadi begitu dulu ada Ciliwung, Belanda bikin BKB ya. Harusnya kali itu idealnya seperti BKT sekarang ini. Itu paling ideal kalau kamu lewat BKT, kamu cek aja tuh. Itu idealnya kali. Karena itu saya tiap hari lewat BKT kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT," kata dia.
"Jadi begitu ada gubuk, langsung saya telepon lurahnya. Pak Lurah ini ada gubuk ya, nanti banyak nih, saya bilang, tolong diberesin. Jadi beres," sambungnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menyebut seharusnya sungai-sungai di Jakarta dibuat seperti Banjir Kanal Timur yang lebar, memiliki aliran tengah, bantarannya bebas dari bangunan rumah, ada turap beton (Sheet Pile) dan memiliki inspeksi.
"Jadi idealnya seperti itu. Jadi ada aliran tengahnya, ada bantarannya ada sheet pile nya, ada inspeksi itu," ucap Saefullah
Tak hanya itu, ia menuturkan, pembangunan turap atau sheet pile di Kali Ciliwung tetap dilanjutkan.
Pemprov kata Saefullah akan berupaya melakukan pendekatan kepada warga untuk direlokasi.
Baca Juga: Dipanggil Mangkir, Pejabat DKI Diminta Saefullah Korporatif
"Jadi mudah-mudahan di 2018, BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) terus jalanin ini sheet pile-sheet pile ini. Kita sampaikan bahwa harus pindah, ini sudah kita siapin tempatnya. Tidak jauh dari sini. Kalau nggak mau? Diajak terus pasti mau. Pasti mau kan pendekatannya dengan hati," tandasnya.
Berita Terkait
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Lanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca di Langit Banten
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
ASN DKI Dapat Transportasi Umum Gratis, Gubernur Pramono: Tak Semua Gajinya Besar
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Beban Subsidi Terlalu Besar, Pemprov DKI akan Menaikkan Tarif Transjakarta
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
PBHI: Anggota Polri Masih Bisa Duduk di Jabatan Sipil, Asal...
-
Buntut Ledakan SMAN 72, DPR Minta Regulasi Platform Digital Diperkuat: Jangan Cuma Game Online
-
Berakhir di Tangan Massa, Komplotan Copet Bonyok Dihajar Warga di Halte TransJakarta Buaran
-
IUP Raja Ampat Terbit Sebelum Bahlil Lahir, Pakar: Pencabutan 4 Izin Langkah Tepat
-
Karnaval SCTV di Jember: Pesta Hiburan yang Ikut Menghidupkan Ekonomi Lokal
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih