Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan kedepan tidak ada lagi bangunan rumah di bantaran Kali Ciliwung. Hal tersebut agar tidak lagi warga yang menjadi korban banjir.
"Jangka panjangnya, Ciliwung ini bantarannya mesti bebas dari rumah-rumah ya, bangunan liar itu pasti ya. Saya rasa nggak bisa ditawar itu,'' ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Rabu (7/2/2018) malam.
Saefullah pun mengakui penanganan yang dilakukan Pemprov DKI terlambat dalam membuat Banjir Kanal Timur.
"Jadi sebetulnya kami sudah sangat telat ini. Jadi begitu dulu ada Ciliwung, Belanda bikin BKB ya. Harusnya kali itu idealnya seperti BKT sekarang ini. Itu paling ideal kalau kamu lewat BKT, kamu cek aja tuh. Itu idealnya kali. Karena itu saya tiap hari lewat BKT kalau pulang. Rumah saya di pinggir BKT," kata dia.
"Jadi begitu ada gubuk, langsung saya telepon lurahnya. Pak Lurah ini ada gubuk ya, nanti banyak nih, saya bilang, tolong diberesin. Jadi beres," sambungnya.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat menyebut seharusnya sungai-sungai di Jakarta dibuat seperti Banjir Kanal Timur yang lebar, memiliki aliran tengah, bantarannya bebas dari bangunan rumah, ada turap beton (Sheet Pile) dan memiliki inspeksi.
"Jadi idealnya seperti itu. Jadi ada aliran tengahnya, ada bantarannya ada sheet pile nya, ada inspeksi itu," ucap Saefullah
Tak hanya itu, ia menuturkan, pembangunan turap atau sheet pile di Kali Ciliwung tetap dilanjutkan.
Pemprov kata Saefullah akan berupaya melakukan pendekatan kepada warga untuk direlokasi.
Baca Juga: Dipanggil Mangkir, Pejabat DKI Diminta Saefullah Korporatif
"Jadi mudah-mudahan di 2018, BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) terus jalanin ini sheet pile-sheet pile ini. Kita sampaikan bahwa harus pindah, ini sudah kita siapin tempatnya. Tidak jauh dari sini. Kalau nggak mau? Diajak terus pasti mau. Pasti mau kan pendekatannya dengan hati," tandasnya.
Berita Terkait
-
CCTV Dirusak Massa Aksi DPR, Pemprov DKI Bakal Bawa ke Jalur Pidana
-
Aset DKI 'Disulap' Jadi Bisnis Padel, Layanan Sampah Warga Meruya Kini Telantar di Jalan
-
Segel Merah Pemprov DKI Raib, Proyek Padel Ilegal di Meruya Malah Makin Ngebut
-
Keluarga Siswa Tewas Imbas Jalan Licin Kramatjati Tuntut Penataan Pasar Tumpah
-
Kali Bekasi Kembali Hitam dan Berbusa, Diduga Tercemar Limbah
Terpopuler
- Menteri Agama RI Nasaruddin Umar Disebut Mengundurkan Diri
- Partai Kaesang Tutup Pintu Rapat untuk Ketum Projo: Tempat Budi Arie Bukan di PSI
- Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Gus Lilur Tantang 4 Tokoh NU Ngaji Kitab Kuning Saat Muktamar
- Desil Tak Akurat Bisa Bikin Warga Kehilangan Hak Bansos!
- AMPB Pulang Usai Audiensi DPR, Relawan Ojol Curiga Ada Kesepakatan Transaksional
Pilihan
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
-
Ada Isu Aksi Demo Lanjutan, BEI Minta Investor Tak Panik
-
Admin Medsos dan Pengkritik Jadi Target Penangkapan Jelang Demo Agustus
-
3 Pesawat Tempur F16 'Rally' di Langit Jakarta Jumat Pagi, Ini Klarifikasi TNI AU
Terkini
-
21 Ribu Warga Yogyakarta Terdampak Perubahan Desil, Wali Kota Siapkan Refocusing Anggaran
-
Doa Shin Tae-yong: Semoga Ada Solusi Terbaik buat Jakmania dan Manajemen Persija
-
Persib Bandung Wajib Waspada! Teja Paku Alam Ungkap Ancaman Serangan Balik Manila Digger
-
Bisikan Sang Ayah Bikin Agil Bangkit, Mahasiswa UT Ini Raih Podium Campus League
-
Penanganan Karhutla Jangan Cuma Hitung Luasan, Pakar UGM Soroti Habitat Satwa
-
Kader PDIP Jadi Tersangka Kasus Intimidasi Dokter Icha di NTT, Hasto Buka Suara
-
Tangis Pecah Gus Yahya, LPJ PBNU 2021-2026 Diterima Muktamar ke-35 NU
-
Penuhi Panggilan sebagai Saksi, BPKH Tegaskan Komitmen Dukung Penegakan Hukum
-
Simak Rekayasa Lalu Lintas dan Lokasi Parkir Merdeka Run 81 Tahun Indonesia Besok
-
Geger Skandal Sekpri vs Wabup Sumedang: Rumah Dinas Jadi Sorotan, Pemprov Turun Tangan