Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri strategis bisa menggandeng pelaku industri pertahanan swasta dari dalam negeri.
Harapan itu disampaikan Bambang saat membuka rapat umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).
"Jangan sedikit-sedikit kita ini impor. Melihat hasil karya alutsista karya anak bangsa yang dipamerkan ini, saya yakin nanti industri pertahanan swasta kita mampu memproduksi dengan kualitas yang baik," kata Bambang.
Politikus Golkar ini menekankan, Indonesia mesti percaya diri dengan karya anak bangsa. Menurut dia, tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri juga menunjukan kedaulatan sebuah bangsa.
Di samping itu, ini sekaligus menjadi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan bisa menaikkan peringkat pertahanan Indonesia dari posisi 14, menjadi 10 besar dunia.
"Saya mendukung industri pertahanan yang dikelola pihak swasta bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan hanya dari segi kuantitasnya, melainkan juga dari nilai kualitas, sehingga tak kalah dari industri pertahanan luar negeri," ujar Bambang.
Ia menegaskan, DPR akan selalu berkomitmen memperkuat alutsista untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Hal itu terbukti dengan anggaran pertahanan yang terus meningkat. Di APBN 2018, alokasinya mencapai Rp107 triliun dan Rp15 triliun diantaranya digunakan membeli alutsista.
Dengan anggaran yang cukup besar itu, Bambang berharap industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Sarana di Kawasan Sinabung Mulai Diperbaiki
"Saya dapat informasi, hampir 80 persen peralatan pertahanan nasional kita dipenuhi impor. Kalaupun ada yang dibuat di dalam negeri oleh BUMN, terkadang juga hasil impor, yang begitu sampai di Indonesia diganti mereknya. Ini juga tidak boleh terjadi. Kita jangan jadi bangsa yang membohongi diri sendiri," kata Bambang.
Berita Terkait
-
MKD Libatkan Kriminolog, Usut Dugaan Pelanggaran Etik Sahroni dan Eko Patrio
-
Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
-
Gubernur Riau Terjaring OTT, Begini Reaksi Ketua DPR Puan Maharani
-
Penguasa Orba Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan, Puan Maharani Ungkit Rekam Jejak Soeharto, Mengapa?
-
Murka! DPR Desak Polisi Tak Pandang Bulu Usut Kasus Guru di Trenggalek Dianiaya Keluarga Murid
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Snapdragon Paling Murah untuk Kebutuhan Sehari-hari, Mulai dari Rp 1 Jutaan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
Terkini
-
Keji! Nenek Mutmainah Tewas, Jasadnya Diduga Dibakar dan Dibuang Perampok ke Hutan
-
Subsidi Menyusut, Biaya Naik: Ini Alasan Transjakarta Wacanakan Tarif Baru
-
Strategi Baru Turunkan Kemiskinan, Prabowo Akan Kasih Fasilitas buat UMKM hingga Tanah untuk Petani
-
Empat Gubernur Riau Tersandung Korupsi, KPK Desak Pemprov Berbenah
-
Nasib Gubernur Riau di Ujung Tanduk, KPK Umumkan Status Tersangka Hari Ini
-
Pemprov Sumut Dorong Ulos Mendunia, Masuk Daftar Warisan Budaya Dunia UNESCO
-
Alamak! Abdul Wahid jadi Gubernur ke-4 Terseret Kasus Korupsi, Ini Sentilan KPK ke Pemprov Riau
-
Nasib Diumumkan KPK Hari Ini, Gubernur Riau Wahid Bakal Tersangka usai Kena OTT?
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR