Suara.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang industri strategis bisa menggandeng pelaku industri pertahanan swasta dari dalam negeri.
Harapan itu disampaikan Bambang saat membuka rapat umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Industri Pertahanan Swasta Nasional di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2018).
"Jangan sedikit-sedikit kita ini impor. Melihat hasil karya alutsista karya anak bangsa yang dipamerkan ini, saya yakin nanti industri pertahanan swasta kita mampu memproduksi dengan kualitas yang baik," kata Bambang.
Politikus Golkar ini menekankan, Indonesia mesti percaya diri dengan karya anak bangsa. Menurut dia, tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan dalam negeri juga menunjukan kedaulatan sebuah bangsa.
Di samping itu, ini sekaligus menjadi nilai tambah bagi perekonomian nasional dan bisa menaikkan peringkat pertahanan Indonesia dari posisi 14, menjadi 10 besar dunia.
"Saya mendukung industri pertahanan yang dikelola pihak swasta bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Bukan hanya dari segi kuantitasnya, melainkan juga dari nilai kualitas, sehingga tak kalah dari industri pertahanan luar negeri," ujar Bambang.
Ia menegaskan, DPR akan selalu berkomitmen memperkuat alutsista untuk memenuhi kebutuhan sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Hal itu terbukti dengan anggaran pertahanan yang terus meningkat. Di APBN 2018, alokasinya mencapai Rp107 triliun dan Rp15 triliun diantaranya digunakan membeli alutsista.
Dengan anggaran yang cukup besar itu, Bambang berharap industri pertahanan dalam negeri lebih diutamakan.
Baca Juga: Ketua DPR Minta Sarana di Kawasan Sinabung Mulai Diperbaiki
"Saya dapat informasi, hampir 80 persen peralatan pertahanan nasional kita dipenuhi impor. Kalaupun ada yang dibuat di dalam negeri oleh BUMN, terkadang juga hasil impor, yang begitu sampai di Indonesia diganti mereknya. Ini juga tidak boleh terjadi. Kita jangan jadi bangsa yang membohongi diri sendiri," kata Bambang.
Berita Terkait
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Kisahnya Viral, DPR Sebut Kematian Siswa karena Sepatu Kekecilan Jadi Alarm Keras Sistem Pendidikan
-
Dokter Internship Meninggal di Jambi, DPR Tuntut Sanksi Jika Ada Kelalaian RS
-
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6 Persen dan Terapkan PT Berjenjang hingga Daerah
-
Revisi UU Pemilu Mandek, Koalisi Sipil Desak DPR Bergerak Sebelum Agustus 2026
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?