Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Idrus Marham, meninjau penanganan pasca penetapan status kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di daerah itu pada Kamis (22/2/2018).
Mereka ingin memastikan kesinambungan program kesehatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat Asmat.
Di lokasi, mereka meninjau sarana dan prasarana kesehatan, air bersih, serta berkoordinasi sebagaimana yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo dalam penyelesaian masalah secara terintegrasi.
Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, antara lain penyediaan air bersih, dan pembangunan rumah sakit umum daerah baru yang lebih besar. Selain itu, akan ada kegiatan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, serta dialog dengan warga.
Di Agats, para menteri meninjau fasilitas penyediaan air bersih. Fasilitas ini dapat digunakan untuk 20 ribu orang. Mereka menemukan antrean untuk mendapatkan air bersih.
“Sedang dipikirkan untuk membuat beberapa titik ambil, sehingga lebih menyebar,” kata Moeldoko.
Menteri juga meninjau pelayanan kesehatan terpadu, pelayanan gizi buruk di GOR Agats yang dapat menjangkau 10 puskesmas.
“Jangan terlalu banyak anak, kalau terlalu banyak, pusing kita. Anak-anak kita harus sehat, supaya dapat pendidikan lebih baik,” ujar dia.
Sebelumnya, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan program ini bisa menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menyangkut urusan kesehatan semata-mata.
“Yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana memastikan supaya program ini dapat berjalan secara efektif, dengan tetap mempertimbangkan budaya masyarakat setempat,” ujar dia.
KLB campak dan gizi buruk ditetapkan pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018, masih dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024.
Bupati Asmat Elisa Kambu, dalam rapat koordinasi di pos komando pelayanan kesehatan, 21 Februari lalu berterima kasihnya atas dukungan Pemerintah dan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya.
“Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah menguluarkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,” kata dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Pemerintah Kecam Kasus Kekerasan terhadap Andrie Yunus, Tegaskan Kasus Harus Diusut Tuntas
-
Indonesia Enggan Dukung Resolusi DK PBB yang Kurang Berimbang pada Iran
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei