Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung program Padat Karya di sekitar Bandar Udara Budiarto Curug, Tangerang, Provinsi Banten, Sabtu (24/2/2018).
Peninjauan program Padat Karya tersebut, sekaligus meresmikan program Padat Karya di 153 Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara seluruh Indonesia pada tahun 2018.
Budi menuturkan, pihaknya menyediakan anggaran sebesar Rp1,274 Triliun untuk program tersebut.
"Kemenhub menyediakan Rp 1,2 Triliun untuk mendukung program Padat Karya sehingga bisa memberikan kesempatan bekerja kepada 70 ribu orang selama 6 bulan. Jadinya, kalau mereka kerja tiga bulan tentunya lebih banyakdapatnya," ujar Budi di lokasi.
Budi meminta proyek Padat Karya tersebut harus diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Hal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Ini saya titip sama Dirjen (Dirjen Perhubungan Udara) agar proyek ini memang didapat bagi pencari kerja. Tadi dari tiga (pekerja) yang saya tanya, satu Ketua RT bekerja, dua lainnya baru pengangguran,” ungkapnya.
Budi menuturkan, anggaran program Padat Karya khusus untuk pembukaan lapangan pekerjaan di 153 bandara yakni Rp 400 miliar. Dana itu diperkirakan bisa menggaji 11 ribu orang.
"Di 153 bandara, anggarannya Rp 400 Miliar, orang yang dipekerjakan 11 ribu. Sekarang ini (pekerjanya) ada 100 orang yang di Curug. Setiap lokasi program itu, harus menyerap tenaga kerja dari desa-desa sekitar," jelasnya.
Teknisnya, kata dia, kepala-kepala bandara harus bertemu rukun tetangga untuk meminta data warga pengangguran.
Baca Juga: Kelompok Anti Ahok Bakal Gelar Aksi saat Sidang PK Kasus Ahok
Program Mendidik
Budi lantas membandingkan program Padat Karya dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diterapkan pemerintah sebelum Jokowi.
Menurutnya, program Padat Karya lebih mendidik daripada BLT dulu. Sebab, program itu mendidik warga untuk bekerja supaya mendapat penghasilan.
"Kalau BLT kan tak kerja dapat duit Cuma. cuma membuat mereka malas, kalau ini (Padat Karya) mereka dapat duit dari hasil kerja. Jadi mereka digaji Rp 130 ribu per hari, itu di atas upah minimum,” jelasnya.
Budi berharap pihaknya akan menganggarkan sebesar Rp 5 Triliun sampai Rp 6 Triliun untuk program Padat Karya tahun 2019.
Ke depan, kata Budi, jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam program Padat Karya di sekitar Bandara tidak hanya petugas normalisasi sungai.
Berita Terkait
-
Menhub Sambangi Lokasi Program Padat Karya di Bandara Budiarto
-
Marak Kecelakaan Proyek Infrastruktur, Tiga Menteri Berkumpul
-
Menhub Optimis Program Padat Karya Tunai Serap Tenaga Kerja
-
Jalur Rel KA Ganda Manggarai - Cikarang Beroperasi Tahun 2020
-
Hari Ini Menhub Tinjau Proyek Jalur Ganda Rel KA di Bekasi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo